Pansus IX Kaget Disodorkan Proyek Marcusuar Kawasan Metropolitan Rebana

Wakil Ketua Pansus IX (Raperda Perubahan RPJMD Jabar), Yunandar R Eka Perwira (foto: husein)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Wakil Ketua Pansus IX ,yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat tahun 2018-2023, Yunandar R Eka Perwira sempat kaget ketika pihak eksekutif menyodorkan program  Kawasan Metropolitan Rebana untuk dibahas dan dimasukan dalam Raperda Perubahan RPJMD. Padahal dalam Perda RPJMD Jabar 2018-2023 tidak ada sama sekali.

“Terus terang, kami semua di Pansus IX  kaget, ketika menerima sodoran bahan proyek Marcusuar Kawasan Metropolitan Rebana yang mencangkup 7 kabupaten/kota dari pihak eksekutif,  padahal dalam pada Perda RPJMD 2018-2023 tidak ada sama sekali”.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Pansus IX  Yunandar R Eka Perwira kepada faktabandungraya.com saat ditemui di ruang kerja anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Rabu (3/2-2021).  

Dikatakan, Apa yang membuat Pansus IX kaget ?...  menurut Yunandar ada beberapa alasan, diantaranya,  Pertama,  menyesuaikan dengan RPJMN karena terpilihnya presiden baru tahun 2019,  maka RPJMD yang dibuat tahun 2018 harus menyesuaikan dengan RPJMN. Ke-dua terkait dengan Permendagri No. 90 tahun 2020. Tentang  struktur Pemerintahan yang harus diikuti. Ke-tiga terkait dengan kondisi Pandemi Covid 19, akibat Pandemi Covid 19 ini harus merubah strategi, merubah program merubah paradigma,  dan lain sebagainya,  Ke-empat, terkait bagaimana kondisi ekonomi sekarang.

Namun, ditengah perjalanan pembahasan Raperda Perubahan RPJMD, pihak eksekutif menyodorkan proyek Marcusuar Kawasan Metropolitan  Rebana yang tidak ada kaitannya dengan 4 program tersebut.” Ujar Yunandar.

Dijelaskannya.  Program-program  baru, yang bukan sekedar program baru justru  perombakan sistem perekononomian di Jawa Barat, dengan  membuka 13 kawasan peruntukkan  industry baru di 7 kabupaten dan kota, meliputi Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, kabupaten Sumedang, Kab. Majalengka, Kab Subang dan Kabupaten Kuningan semuanya akan menjadi kawasan industry.

Padahal di 7 kab/kota tersebut belum tentu cocok untuk dijadikan kawasan pusat industri (KPI), Bahkan Kawasan Pusat Industri di Kab Karawang dan Bekasi saja, hingga kini menimbulkan masalah dari sisi lingkungan dan ketahanan pangan.

“Ada ratusan sawah produktif di Kabupaten Karawang dan Bekasi beralih menjadi kawasan industri, hal ini tentunya sangat berdampak terhadap produktifitas pangan. Disamping itu, ternyata, kebedaraan puluhan Industry tidak juga mampu menyerap dan menurunkan angka pengangguran di Kab Karawang dan Bekasi. Hal ini terbukti, angka pengangguran di Karawang dan Bekasi, masih diatas dua digit ( diatas 10%) dari jumlah penduduk”, jelas politisi PDIP ini.

Lebih lanjut Yunandar mengatakan, usulan proyek Kawasan Metropolitan Rebana, tidak ubahnya sebuah proyek Marcusuar Gubernur Ridwan Kamil. Hal ini kenapa ?... karena anggaran yang dibutuhkan untuk menata Kawasan Metropolitan Rebana membutuhkan biaya yang cukup fantastis, yaitu mencapai sebesar Rp.2.000 triliun.

Selain itu, perlu diangat bahwa masa jabatan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, tinggal 3 tahun lagi, dan belum tentu menjadi Gubernur lagi, karena kita semua sudah mendengar bahwa Ridwan Kamil akan maju bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang. 

Lantas pertanyaannya, untuk memenuhi anggaran Rp.2000 Triliun tersebut, dari mana?... dan siapa yanga melanjutkannya ?...  jangan sampai, gara-gara proyek marcusuar tersebut menambah beban APBD Jabar di masa yang akan datang ?. ujarnya.

Untuk itu, seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus IX, telah sepakat menolak dan tidak akan menindaklanjuti usulan proyek Marcusuar Kawasan Metropolitan Rebana, untuk dibahas oleh Pansus IX, tandasnya. (adv/sein).