Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Jabar Dilanda Krisis PPL, Idealnya 1 PPL Memagang 1 Desa Binaan, Tapi Nyatanya ?...

Ir.H. Herry Dermawan,  Anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PAN (foto:istimewa).
BANDUNG, Faktabandungraya.com.com,— Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Ir.H. Herry Dermawan meminta pemerintah provinsi Jabar melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan agar menambah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), baik dari kalangan ASN maupun Tenaga Harian Lepas.  Hal ini, karena beberapa tahun belakangan ini Jabar sudah krisis petugas PPL.

Krisis tanaga PPL ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan berdampak terhadap produksi pertanian yang otomatis akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan.

Keberadaan Petugas PPL sebagai ujung tombak pertanian sekaligus  mitra pembina bagi para petani, dalam meningkatkan hasil pertanian dan juga membina dan melatih agar hasil pertanian dapat dioleh menjadi berbagai produk olahan makanan dan minuman.  

“Petugas PPL selain sebagai ujung tombak juga merupakan sebagai agen perubahan dibidang pertanian, maka sangat diperlukan sekali”, kata Herry Dermawan saat  dihubungi melalui telepon selulernya, terkait semakin berkurangnya petugas PPL, Sabtu, (20/03-2021).

Dikatakan, sebagai provinsi  penyumbang ketahanan pangan nasional,idealnya  1petugas  PPL memegang hanya 1 desa binaan, hal ini agar lebih optimalnya, Namun, realitanya 1 PPL memegang 3 sampai 4 desa binaan, kata Politisi senior PAN Jabar ini.

Kekurangan  petugas PPL di Jabar sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini, hal ini disebabkan setiap tahun ada beberapa Petugas PPL status aparatur sipil negara (ASN) yang purna bakti alais pensiun.

Sedangkan minat masyarakat untuk menjadi PPL Tenaga Harian Lepas, juga kurang terutama dari kalangan generasi milenial. Untuk itu, harus dicarikan jalan keluarnya, karena akan berdampak terhadap hasil produksi pertanian, ujar politisi senior PAN Jabar ini.

Dikatakan, lahan pertanian di provinsi Jabar  masih cukup luas yang tersebar di 5.312 desa di Jabar,  Namun berhubung jumlah personil PPL semakin berkurang, akhirnya terpaksa satu orang PPL harus menangani atau megang 3 sampai 4 desa binaan.

Saat ditanya, kenapa hingga kini belum ada penambahan PPL dari ASN ?…  kita di Komisi II DPRD Jabar sudah meminta pemprov Jabar melalui dinas terkait mitra Komisi II, namun, hingga kini kita belum tahu apa yang jadi permasalahan, sehingga hingga kini belum ada penambahan PPL.  Mungkin karena persyaratan atau karena lain yang kita tidak ketahui, ujar wakil rakyat dari Dapil Jabar 13 (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran) ini.

Para tenaga PPL itu, memiliki keilmuan bidang pertanian  dan penyuluhan untuk membina dan melatih  para petani agar produksi hasil pertanian meningkat.  Bahkan, para petani juga dilatih dan dibina untuk dapat mengolah hasilnya menjadi berbagai produksi pertanian yang memiliki nilai jual, sehingga tarap hidup petani dapat meningkat.

Lebih lanjut Herry mengatakan, bahwa di Provinsi Jawa Barat ini  ada 3 kelompok  Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL),  pertama PPL yang PNS,  kedua PPL yang PHL (Pekerja Harian Lepas) juga terbagi dua,   ada yang di gaji Pemerintah Provinsi dan  yang digaji oleh pemerintah pusat

Hanya dari ketiga kelompok  PPL itu Herry menyebut,   ada yang  yang membuatnya  prihatin, yakni penghasilan atau gaji PPL yang ditempatkan oleh pemerintah pusat di Jawa Barat,  penghasilan mereka itu sangat minim.

“Dibawah UMR, bahkan kurang dari separuh gaji PPL yang digaji Pemerintahan Provinsi. Jadi yang provinsi itu Rp. 3 jutaan sekian yang itu (PPL Pusat) Cuma Rp. 1,4 jutaan,” sebutnya.

Untuk itu Herry mengingatkan.  “Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Jabar  sebagai leading sector harus bisa memikirkan, mencari celah aturan agar kita bisa memberikan bantuan honor kepada PPL Pusat, karena bagaimana pun juga user nya adalah Jawa barat, tandasnya. (adikarya/husein).

Posting Komentar

0 Komentar