BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Anggota Komisi X DPR RI, Hj, Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M,Psi.T mengatakan ada
kemungkinan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada bulan Juli mendatang, batal
dilaksanakan.
Hj.Ledia Hanifa A, S.Si, M.Psi.T (anggota DPR RI Komisi X ) foto:husein).
Kemungkinan batal dan diundur
pelaksanaan PTM, mengingat kasus Pandemi
COvid-19 kembali meningkat pascalibur lebaran 2021; masuknya varian baru
covid-19 dari luar negeri ke Indonesia; dan hingga kini, belum semua pendidik dan tenaga kependidikan
(PTK) di Indonesia mendapatkan vaksinasi. Belum lagi ditambah kesiapan pihak
sekolah dalam melaksanakan PTM.
Namun, dalam rapat Komisi X DPR RI dengan Kementrian dan
Kebudayaan beberapa waku lalu, pihak Kemendikbud tetap berpegang pada rencana akan
melaksanakan PTM pada Juli mendatang. Walaupun kita pesimistis PTM itu dapat
dilaksanakan, kata Hj.Ledia Hanifa dalam acara
Forum Diskusi bersama wartawan di Kota Bandung, Jum’at (22/5-2021).
Ledia juga mengakui bahwa
pelaksanaan belajar daring yang diterapkan selama pendemi covid-19, lebih
banyak muncul dampak negatifnya
dibandingkan dengan tersmpaikannya kualitas pendidikan secara menyeluruh. Untuk
itu, Komisi X DPR RI meminta kepada Kemendikbud, agar materi pembelajaran daring
dikaji kembali.
“ Kami aja di DPR RI, kalau rapat
melalui virtual/ daring, sudah banyak yang lost, apalagi nich anak-anak, ujar
politisi PKS ini.
Ledia juga mengakui, bahwa
berdasarkan data dan informasi yang diterima Komisi X DPR RI, bahwa hampir
semua daerah Kabupaten/kota di Indonesia termasuk juga Kota Bandung dan Kota
Cimahi, hingga kini masih cukup banyak PTK yang belum di vaksinasi.
Dalam menghadapi PTM, Vaksinasi
bagi PTK memang menjadi skala prioritas, namun, hingga
kini masih banyak PTK yang belum di vaksinasi. Padahal, vaksinasi bagi PTK merupakan
sebuah jaminan bagi orang tua/ wali murid dalam pelaksanaan PTM, sehingga
mereka (ortu siswa) membeolehkan/ mengijinkan mengikuti belajar secara PTM.
Selain itu, mestinya juga
anak-anak/ siswa mendapatkan vaksinasi, tetapi berhubung vaksinnya belum tersedia
untuk anak-anak, sehingga didahulukan untuk para guru dan tenaga kependidikan, kata
Ledia,
Politisi PKS dari Dapil Jabar I
Kota Bandung-Kota Cimahi juga mengatakan, Kemendikbud juga memberikan
peluang dengan metode pembelajaran Hybdrid
(penggabungan antara kegiatan tatap buka dan daring). Namun, metode hibdrid ini harus benar-benar
dikaji dan dipersiapkan secara matang, dapat berjalan efektif, efisien dan
tidak memberatkan, baik bagi anak/ siswa, pendidik maupun orang tuas siswa.
Hj.Ledia Hanifa A, S.Si, M.Psi.T (anggota DPR RI Komisi X ) foto:husein).
Jika pemerintah setempat tetap
menyelenggarakan belajar secara tatap muka dengan metode hibrida, pola
pengajaran harus adil. "Katakanlah yang memilih pembelajaran tatap muka
hanya 10 persen siswa, atau sebaliknya yang memilih pembelajaran daring 10
persen, guru tetap fokus perhatian dan persiapan sama baiknya.
Namun, bagi sekolah melaksankan
PTM, sekolah harus benar-benar
pempersiapkan sarana-prasarana prokes yang memadai, dan bagi PTK harus memastikan selama proses
belajar mengajar, harus tetap memperhatikan siswa agar mentaati prokes, dan PTK
juga harus tetap memberikan pembelajar dan mengawal serta mengavaluasi
pembelajaran daring bagi.
Hal ini yang kita sampaikan,
kepada kemendikbud dan juga kepada kepala daerah yang akan melaksankan PTM dan
PTDaring, ujarnya.
Ledia kembali mengingatkan, bahwa tingkat putus sekolah dibeberapa daerah mengalami peningkatan, dan juga kualitas pendidikan yang menurun menyusul tidak tercapainya target kurikulum pendidikan. Untuk itu, Komisi X kembali minta kepada Kemendikbud-Ristek untuk menguji efektivitas PJJ (pembelajaran jarak jauh), kualitas tenaga pendidik, peserta didik dan materi pembelajaran," tandasnya. (husein).
