Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Ledia Hanifa : Kesiapan Belum Matang, Kemungkinan PTM Juli Mendatang Diundur

Hj.Ledia Hanifa A, S.Si, M.Psi.T (anggota DPR RI Komisi X ) foto:husein).
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Anggota Komisi X DPR RI, Hj, Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M,Psi.T mengatakan ada kemungkinan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada bulan Juli mendatang, batal dilaksanakan.

Kemungkinan batal dan diundur pelaksanaan PTM,  mengingat kasus Pandemi COvid-19 kembali meningkat pascalibur lebaran 2021; masuknya varian baru covid-19 dari luar negeri ke Indonesia; dan hingga kini,  belum semua pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di Indonesia mendapatkan vaksinasi. Belum lagi ditambah kesiapan pihak sekolah dalam melaksanakan PTM.

Namun, dalam rapat  Komisi X DPR RI dengan Kementrian dan Kebudayaan beberapa waku lalu, pihak Kemendikbud tetap berpegang pada rencana akan melaksanakan PTM pada Juli mendatang. Walaupun kita pesimistis PTM itu dapat dilaksanakan, kata Hj.Ledia Hanifa dalam acara  Forum Diskusi bersama wartawan di Kota Bandung, Jum’at (22/5-2021).

Ledia juga mengakui bahwa pelaksanaan belajar daring yang diterapkan selama pendemi covid-19, lebih banyak muncul  dampak negatifnya dibandingkan dengan tersmpaikannya kualitas pendidikan secara menyeluruh. Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta kepada Kemendikbud, agar materi pembelajaran daring dikaji kembali.

“ Kami aja di DPR RI, kalau rapat melalui virtual/ daring, sudah banyak yang lost, apalagi nich anak-anak, ujar politisi PKS ini.

Ledia juga mengakui, bahwa berdasarkan data dan informasi yang diterima Komisi X DPR RI, bahwa hampir semua daerah Kabupaten/kota di Indonesia termasuk juga Kota Bandung dan Kota Cimahi, hingga kini masih cukup banyak PTK yang belum di vaksinasi.

Dalam menghadapi PTM, Vaksinasi bagi  PTK  memang menjadi skala prioritas, namun, hingga kini masih banyak PTK yang belum di vaksinasi. Padahal, vaksinasi bagi PTK merupakan sebuah jaminan bagi orang tua/ wali murid dalam pelaksanaan PTM, sehingga mereka (ortu siswa) membeolehkan/ mengijinkan mengikuti belajar secara PTM.

Selain itu, mestinya juga anak-anak/ siswa mendapatkan vaksinasi, tetapi berhubung vaksinnya belum tersedia untuk anak-anak, sehingga didahulukan untuk para guru dan tenaga kependidikan, kata Ledia,

Politisi PKS dari Dapil Jabar I Kota Bandung-Kota Cimahi juga mengatakan, Kemendikbud juga memberikan peluang  dengan metode pembelajaran Hybdrid (penggabungan antara kegiatan tatap buka dan daring).  Namun, metode hibdrid ini harus benar-benar dikaji dan dipersiapkan secara matang, dapat berjalan efektif, efisien dan tidak memberatkan, baik bagi anak/ siswa, pendidik maupun orang tuas siswa.

Hj.Ledia Hanifa A, S.Si, M.Psi.T (anggota DPR RI Komisi X ) foto:husein).

Jika pemerintah setempat tetap menyelenggarakan belajar secara tatap muka dengan metode hibrida, pola pengajaran harus adil. "Katakanlah yang memilih pembelajaran tatap muka hanya 10 persen siswa, atau sebaliknya yang memilih pembelajaran daring 10 persen, guru tetap fokus perhatian dan persiapan sama baiknya.

Namun, bagi sekolah melaksankan PTM,  sekolah harus benar-benar pempersiapkan sarana-prasarana prokes yang memadai,  dan bagi PTK harus memastikan selama proses belajar mengajar, harus tetap memperhatikan siswa agar mentaati prokes, dan PTK juga harus tetap memberikan pembelajar dan mengawal serta mengavaluasi pembelajaran daring bagi.

Hal ini yang kita sampaikan, kepada kemendikbud dan juga kepada kepala daerah yang akan melaksankan PTM dan PTDaring, ujarnya.

Ledia kembali mengingatkan, bahwa tingkat putus sekolah dibeberapa daerah mengalami peningkatan, dan juga kualitas pendidikan yang menurun menyusul tidak tercapainya target kurikulum pendidikan. Untuk itu, Komisi X kembali minta kepada Kemendikbud-Ristek untuk menguji efektivitas PJJ (pembelajaran jarak jauh), kualitas tenaga pendidik, peserta didik dan materi pembelajaran," tandasnya. (husein).