Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Komisi IV DPRD Jabar Minta Dinas BMPR Jabar : Peningkatan Jalan Provinsi Bersamaan Darinasenya

Hasbullrah dan ombongan Komisi IV DPRD Jabar saat meninjau kondisi Jalan Provinsi dan Drainase di Kabupaten Garut, berapa  waktu lalu ( foto: dok.humas). 

BANDUNG, Faktabandungraya.com, --- Komisi IV DPRD Jawa Barat minta kepada pihak Bappeda dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar dalam melakukan penataan dan peningkatan Jalan Provinsi harus sudah termasuk drainasenya. 

Menurut anggota Komisi IV DPRD Jabar, M.Hasbullah Rahmat, S.Pd,M.Hum kalau drainase tidak diperbaiki tentunya akan menghembat aliran air hujan.  Kalau jalan tergenang air tentunya akan cepat rusak , jadi sudah seharusnya penataan dan peningkatan jalan provinsi harus juga perbaikan drainase.

Dalam rangka meningkatkan dan penataan jalan Provinsi ini sudah termasuk Drainase, jadi dia itu satu nafas, peningkatan jalan secara fisik tapi penataan drainasenya di kanan kirinya juga harus dibenahi, supaya umur jalannya itu lebih panjang,” kata Hasbullah saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (22/06/2021).

Drainase merupakan hal penting dalam suatu pembangunan jalan, untuk itu, Komisi IV minta kepada  Bappeda dan Dinas BM-PR yang kini tengah melakukan penataan dan peningkatan jalan Provinsi yang harus memikirkan pembuangan massa airnya.

Hasbullah  mengatakan, jalan Provinsi di Jabar  ada sepanjang 2,360,58 KM yang tersebar di  seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat,  namun, tidak sedikit kondisi drainasenya kurang baik  dan perlu pembenahan, termasuk juga kondisi drainase jalan provinsi yang ada di Kabupaten Garut, Kabuapten dan Sumedang.

Jalan provinsi di kabupaten Garut, khususnya jalan Otista Garut, drainasenya harus segera dibenahi,  bahkan sebagian sudah di benahi oleh pemerintah daerah, tetapi sebagian lagi sudah diambil oleh masyrakat untuk pentingan bisnisnya mereka.

“Kedepannya kita akan meningkatkan Jalan Otista itu sudah termasuk dengan Drainasenya, sehingga itu menjadi hal yang penting bagi saya dalam konsep peningkatan jalan Provinsi," ujarnya.

Disinggung mengenai kinerja para mitra Komisi IV Khususnya Bappeda dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021, dirinya mengatakan, perlu adanya kolaborasi dan perencanaan yang matang dengan pihak Pemerintah Daerah terkait pembangunan perencanaan daerah, khusunya penataan dan peningkatan kualitas Jalan Provinsi.

M. Hasbullah Rahmat , anggota Komisi IV DPRD Jabar (foto:husein)

“Pertama kami mengharapkan kedepannya kepada Bappeda tidak ada lagi perbedaan kewenangan dengan pihak Bappeda Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jalan provinsi, sehingga ketika Provinsi mengintervensi jalannya ditingkatkan menjadi bagus, Kabupaten/Kotanya membangun trotoar dan drainasenya, begitu selesai di akhir tahun publik akan menikmati jalanya bagus, tidak banjir, dan pejalan kaki nyaman, dan estetikanya rapih," kata politisi PAN Jabar ini.

Lebih lanjut Legislator Jabar dari dapil Kota Depok dan Kota Bekasi ini mengatakan,  Komisi IV juga terus mengingatkan, agar semua jalan provinsi yang kewenangan dibawah Pemprov Jabar melalui Dinas BMPR, agar pada waktu penyerahan status jalan dari Kabupaten/ kota harus bersama drainasenya bukan hanya jalannya saja.

Penyerahan jalan harus disertakan juga drainasenya, sehingga jalan provinsi yang sudah ditata dan dibenahi oleh Dinas BMPR Jabar melalui UTPDnya benar-benar dapat dirasakan kenyamanan oleh masyarakat dan usia jalan dapat sesuai dengan perencanaan. Disinilah pentinga drainase, tandasnya. (Adikarya/ husein).