Tetap Waspada, Walau BOR di Jabar Sudah Turun dan Tingkatkan Vaksinasi Massal

H.Memo Hermawan (anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP (foto;ist)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,---  Gubernur jabar Ridwan Kamil melaporkan kepada  Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, bahwa   tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR)  dibeberapa rumah sakit untuk pasien COVID-19 sudah mulai turun, bahkan secara keseluruhan  angka BOR di Jabar turun ke angka 75 persen.

Dilaporkan bahwa berdasarkan data per tanggal 4 Juli di BOR di Jabar sempat menyentuh angka 90,69 persen. Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan, BOR trennya terus menurun, bahkan hari ini sudah diangka 75,16 persen, kata Gubernur Jabar  disampaikan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rapat pnenanganan COVID-19 di Jabar secara virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (22/7/2021), kemarin.

Adapun berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi BOR seperti memperbanyak ruang isolasi terpusat termasuk di desa/kelurahan. Kemudian menaikkan kapasitas tempat tidur. Lalu menyiapkan hotel-hotel, apartemen untuk pusat pemulihan pascarawat.

Dalam pertemuan tersebut, Kang Email—sapaan—Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa kasus harian masih cukup tinggi, meskipun angkanya terus turun. Secara total, angka kasus aktif COVID-19 di Jabar mencapai 123.000 dan mayoritas melakukan isolasi mandiri di rumah.

Menanggapi, apa yang dilaporkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil kepada Wapres KH Ma’ruf Amin, menurut anggota DPRD Jabar H.Memo Hermawan, menurunnya angka  BOR di Jabar layak diapresiasi.  Hal ini, tentunya tidak terlapas dari kerja keras pemerintah daerah dengan Satgas Penanganan Covid-19 termasuk kerja keras para tenaga kesehatan.

Walaupun angka BOR sudah turun di beberapa rumah sakit rujukan covid-19, bukan berarti penerapan protokol kesehatan sudah boleh kendur.  Kita harus tetap waspada, karena pendemi masih ada disekitar kita,  kata Kang Memo – sapaan—H. Memo Hermawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jum’at  (23/7-2021).

Kewaspadaan itu penting sekali dalam menjaga kesehatan, penerapan Prokes 5M ( Memakai Masker, Mencuci tangan pakai sabun, Menjaga Jarak,  Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas, ujarnya.

Sedangkan terkait, tempat isolasi mandiri (Isoman), Kang Memo mengatakan, bahwa walaupun tingkat BOR menurun, tetapi tempat Isoman harus tetap disediakan.  Hal ini, mengingat tidak semua masyarakat yang terpapar covid-19 memliki tempat Isoman yang memadai, untuk harus disiolasi ditempat yang memadai.

“Kan, penyediaan tempat Isoman itu untuk masyarakat yang terpapar covid-19 dengan gejala ringan hingga sedang, dengan dibawah pengawasan dan pemantauan tim Medis, agar selama menjalankan isoman  masyarakat terpapar dapat cepat puih kesehatannya”, ujar Kang Memo yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini.

Bagaimana pandangan Kang Memo terkait tingkat kepatuhan dan kedisiplin masyarakat dalam penerapan Prokes ?.., baik sebelum maupun saat diberlakukannya penerapan  PPKM Darurat ?..

Sebelum diberlakukan PPKM Darurat, tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat agak menurut, terutama pascalibur Lebaran Idul Fitri, namun, sejak diberlakukan PPKM Darurat saat ini ada sedikit peningkatan, khususnya disipin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, serta angka mobilitas masyarakat juga dapat ditekan.

Selama PPKM Darurat, persentase masyarakat dirumah meningkat. Meningkatnya persentase masyarakat diam dirumah kerena ada menyekatan dibeberapa titik jaur/jalan.  Bahkan bagi masyarakat yang tidak membawa persyaratan sebagai diatur dalam PPKM Darurat dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan, Satgas Penanganan Covid-19 yang diperkuat dengan TNI-Polri, akan meminta pra pengendara untuk putar balik.  Hal ini, yang  dapat menekan tingkat mobilitas masayrakat, ujarnya.

Adapun terkait, program Vaksinasi Massal, Kang Memo mendorong Pemerintah Provinsi Jabar dan Kabupaten/kota untuk terus meningkatkan pelaksanaan Vaksinasi Massal. Hal ini penting sekali dalam meningkatkan kekebalan imunitas  kelompok.

Sampai saat ini masyarakat yang telah divaksinasi dosis 1 dan dosis dua masih rendah bahkan persentasenya masih dibawah 20 persen.  Untuk itu, DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, lintas lembaga dan asosiasi  agar pelaksanaan vaksinasi dapat dipercepat. Tandasnya. (adikarya/husein).