 |
| Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, H. Sugianto Nangolah, SH.M.Hum sedang berbincang dengan pihak BUMD Migas Hilir Jabar di lokasi BUMD Migas Hilir Jabar- di Subang (foto:dok.istimewa). |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, H. Sugianto Nangolah, SH,M.Hum mengatakan, beberapa hari terakhir ini, Komisi III telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD milik provinsi Jabar. Termasuk juga Komisi III mendatangi BUMD Migas Hilir.
Dari hasil pengawasan dan kontroling dilapangan, Komisi III menemukan ada beberapa BUMD yang dalam kondisi kurang sehat, bahkan BUMD Migas Hilir sudah tidak jalan alias kolev.
BUMD yang kurang sehat bahkan kolev tersebut, harus disikapi, hal ini agar tidak menjadi beban APBD, untuk itu, Komisi III akan mengusulkan kepada DPRD Jabar untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus).
“Melalui Pansus BUMD, kita dapat melakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD milik pemprov Jabar. Mana BUMD yang harus terus di support agar tetap berkembang dan memberikan deviden (PAD) dan mana BUMD yang harus bubarkan atau dilebur”, tegas Sugianto Nangolah saat dihubungi faktabandungraya.com, Selasa (09/11/2021).
Dikatakan, Komisi III baru mengetahui kondisi sebenarnya BUMD Migas Hilir Jabar, setelah meninjau langsung ke BUMD Migas Hilir di Kabupaten Subang, beberapa hari lalu. Ternyata, memang benar, BUMD Migas Hilir Jabar di Subang memang sudah tidak jalan alias sudah kolev. Hal ini tidak boleh dibiarkan, dan harus segera disikapi, agar tidak menjadi beban APBD Jabar, ujarnya.
 |
| Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, H.Sugianto Nangolah, SH,M.Hum ( foto:dok istiewa) |
Dirinya menyayangkan jika perusahaan yang strategis ini pada akhirnya terkendala sampai-sampai upah untuk karyawan pun tidak dapat terbayarkan, yang berarti perusahaan tersebut mengalami defisit.
"Kami sangat menyayangkan ternyata perusahaan yang sangat strategis ini mangkrak juga, tadi disampaikan bahwa pendapatan yang didapatkan dari sini untuk membayar gaji karyawan juga tidak cukup atau tidak seimbang yang artinya perusahaan ini rugi besar atau tidak sesuai dengan pendapatan yang ada," ujarnya.
"Kedepanya kita akan evaluasi agar BUMD ini bisa betul-betul menjadi BUMD yang menghasilkan dan tidak menjadi BUMD yang merugikan dan menghabiskan anggaran APBD Jabar, tandasnya. (adikarya/husein).
