Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Komisi I DPRD Jabar Dukung Terwujudnya Pemekaran Garut Utara

 

Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman menerima berkas aspirasi pemekaran daerah Garut Utara dari PM Gatra (foto:humas). 

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--Perwakilan masyarakat Garut Utara yang tergabung dalam  Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) menyampaikan aspirasinya ke Komisi I DPRD Jabar terkait tindak lanjut pemekaran daerah Garut Utara.

Kedatangan PM Gatra diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman dan beberapa anggota Komisi I di ruang rapat kerja Komisi I DPRD JAbar, jalan di Ponegoro No 27 Bandung, Selasa (02/11/2021).

Menurut Ketua Komisi DPRD Jabar Bedi Budiman, kedatangan perwakilan masyarakat Garut Utara untuk beraudensi sekaligus mempertanyakan tindak lanjut aspirasi pemekaran daerag Garut Utara. Aspirasi mereka kita terima selanjutnya akan kita tindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah provinsi Jawa Barat.

"Mereka mempertanyakan aspirasi mempertanyakan kelanjutan pemekaran Garut Utara dari pemerintah Provinsi," kata Bedi kepada wartawan usai menerima PM Gatra.

Bedi menyebut, pihaknya telah menyambangi daerah Garut Utara langsung beberapa waktu lalu dan menggelar rapat langsung hari ini demi mempertemukan masyarakat Garut Utara dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kami dari Komisi 1 sudah cepat tanggap,  pertama kemarin Komisi I sudah langsung ke wilayah Garut Utara dan  kedua hari ini,  formalnya untuk dipertemukan oleh pihak otonomi daerah dengan eksekutif dengan Pemerintah Provinsi," ujarnya.

Pihaknya menginginkan, pemekaran tersebut agar dapat terwujud segera namun dengan memperhatikan regulasi yang ada.

"Pada prinsipnya kami dari komisi 1 ingin agar pemekaran garut utara dapat segera terwujud. Adapun tahapan yang harus ditempuh ini harus dipercepat, termasuk dengan bagaimana pola kebijakan aspek aspek normatif lainnya harus segera dipenuhi," ucapnya.

Dirinya juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera mewujudkannya dengan mempersiapkan syarat syarat administratif yang harus ditempuh agar pihaknya dapat segera melakukan persetujuan.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Jabar berfoto bersama dengan PM Gatra ( foto:huas). 

"Jadi hal hal yang sifatnya administratif ini wajib harus, tapi kami sebagai anggota DPRD menuntut supaya pemprov mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa segera melakukan persetujuan bagaimana dengan target pemprov untuk indeks kinerja umum terkait pemekaran otonomi daerah," ujarnya.

Bedi menekankan, pemekaran tersebut harus diteliti dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya nanti serta tidak memberatkan daerah induknya (Kabupaten Garut).

"Yang paling penting kami ingin menjamin bahwa pemekaran ini harus diteliti membawa kesejahteraan bagi masyarakat garut utara juga tetap menjadi stabilitas bagi daerah induknya," tandasnya. (hms/sein).