 |
| Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman menerima berkas aspirasi pemekaran daerah Garut Utara dari PM Gatra (foto:humas). |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--Perwakilan masyarakat Garut Utara yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) menyampaikan aspirasinya ke Komisi I DPRD Jabar terkait tindak lanjut pemekaran daerah Garut Utara.
Kedatangan PM Gatra diterima
langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman dan
beberapa anggota Komisi I di ruang rapat kerja Komisi I DPRD JAbar, jalan di
Ponegoro No 27 Bandung, Selasa (02/11/2021).
Menurut Ketua Komisi DPRD Jabar
Bedi Budiman, kedatangan perwakilan masyarakat Garut Utara untuk beraudensi
sekaligus mempertanyakan tindak lanjut aspirasi pemekaran daerag Garut Utara.
Aspirasi mereka kita terima selanjutnya akan kita tindaklanjuti dan disampaikan
kepada Pemerintah provinsi Jawa Barat.
"Mereka mempertanyakan
aspirasi mempertanyakan kelanjutan pemekaran Garut Utara dari pemerintah
Provinsi," kata Bedi kepada wartawan usai menerima PM Gatra.
Bedi menyebut, pihaknya telah
menyambangi daerah Garut Utara langsung beberapa waktu lalu dan menggelar rapat
langsung hari ini demi mempertemukan masyarakat Garut Utara dengan pihak
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kami dari Komisi 1 sudah
cepat tanggap, pertama kemarin Komisi I
sudah langsung ke wilayah Garut Utara dan kedua hari ini, formalnya untuk dipertemukan oleh pihak
otonomi daerah dengan eksekutif dengan Pemerintah Provinsi," ujarnya.
Pihaknya menginginkan, pemekaran
tersebut agar dapat terwujud segera namun dengan memperhatikan regulasi yang
ada.
"Pada prinsipnya kami dari
komisi 1 ingin agar pemekaran garut utara dapat segera terwujud. Adapun tahapan
yang harus ditempuh ini harus dipercepat, termasuk dengan bagaimana pola
kebijakan aspek aspek normatif lainnya harus segera dipenuhi," ucapnya.
Dirinya juga meminta Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dapat segera mewujudkannya dengan mempersiapkan syarat
syarat administratif yang harus ditempuh agar pihaknya dapat segera melakukan
persetujuan.
Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Jabar berfoto bersama dengan PM Gatra ( foto:huas).
"Jadi hal hal yang sifatnya
administratif ini wajib harus, tapi kami sebagai anggota DPRD menuntut supaya
pemprov mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa segera melakukan
persetujuan bagaimana dengan target pemprov untuk indeks kinerja umum terkait
pemekaran otonomi daerah," ujarnya.
Bedi menekankan, pemekaran
tersebut harus diteliti dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya nanti
serta tidak memberatkan daerah induknya (Kabupaten Garut).
"Yang paling penting kami
ingin menjamin bahwa pemekaran ini harus diteliti membawa kesejahteraan bagi
masyarakat garut utara juga tetap menjadi stabilitas bagi daerah
induknya," tandasnya. (hms/sein).
