Achmad Ru’yat : Pasca Bencana Alam di Sukajaya Bogor, Aspirasi Masyarakat Inginkan Huntap dan Formasi PPPK

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat drh.H Achmad Ru’yat, M.Si dari Fraksi PKS pada kegiatan Reses I
tahun siding 2021-2022 bertempat di Yayasan Insan Madani, Kec.Sukajaya Kab Bogor (foto:hms)..

Kab. BOGOR, Faktabandungraya.com,-- Beberapa waktu lalu, masyarakat Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dilanda bencana alam banjir bandang dan tanah longsor.  Namun, pasca bencana alam ternyata masyarakat Sukajaya tetap menginginkan hunian tetap (Huntap).

Aspirasi ini disampaikan oleh perwakilan masyarakat Sukajaya kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Barat drh.H Achmad Ru’yat, M.Si dari Fraksi PKS pada kegiatan Reses I tahun siding 2021-2022 yang bertempat di Yayasan Insan Madani, Kecamatan Sukajaya. Jum'at, (3/12/2021).

Achmad Ru’yat menyampaikan, reses kali ini bagian dari tindak lanjut usulan masyarakat pasca bencana alam di Kecamatan Sukajaya, dan masyarakat Sukajaya masih membutuhkan hunian tetap.

Menurutnya, pembangunan pasca bencana alam di Sukajaya yang sedang dilakukan salah satunya adalah infrastruktur jalan, senilai 50 Milyar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat pelaksanaan tahun 2021.

“Meski diputuskan di Provinsi, harus berdasarkan usulan dari Musrembang Kecamatan dan Bupati Bogor juga harus mengetahui, persoalan ini harus disampaikan bahwa di Sukajaya masih ada yang membutuhkan hunian tetap, bahwa yang tadinya warga Sukajaya harus tetap tinggal di Sukajaya,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat sedang melaksanakan reses di Yayasan Insan Madani,
Kecamatan Sukajaya Kab Bogor (foto:humas).

Lebih lanjut Ru’yat mengatakan, selain recovery bencana alam, aspirasi terlontar dari guru honorer yang sudah mengabdi selama 15 tahun juga mengeluhkan tidak ada formasi PPPK bagi guru di SMPN Satuatap 01 Sukajaya.

Sementara itu, Guru Honorer Iis Tisnayati merupakan guru di SMP Negeri Satu Atap 01 Sukajaya berharap semua usulan dari masyarakat dalam reses wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat bisa didorong agar segera bisa direalisasikan.

“Kabupaten Bogor mendapatkan kuota formasi PPPK, tapi kami guru honorer di SMPN Satu Atap seperti dianak tirikan, formasi PPPK itu kami tidak menerima sedangkan di kabupaten lain banyak, padahal kebijakan kuota untuk sekolah dari kabupaten,” tandasnya. (sein).