Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Ahmad Hidayat Terima Aspirasi Kartu Tani Dari Masyarakat Kabupaten Bandung

Jumat, 03 Desember 2021 | 22:42 WIB Last Updated 2021-12-12T15:47:41Z
Klik

anggota DPRD Jabar Ahmad Hidayat, S.ikom terima aspirasi kartu Tani dari masyarakat Kabupaten Bandung ( foto:isttimewa)

Kab BANDUNG, Faktabandungraya,-- Sebagian masyarakat Kabupaten Bandung berpropesi sebagai petani, untuk itu, mereka minta diadakan Kartu Tani, agar mudah mendapatkan akses untuk membeli pupuk subsidi.

Aspirasi masyarakat petani ini disampaikan kepada  Anggota DPRD Jabar Ahmad Hidayat.S.I.Kom saat menggelar kegiatan  Reses I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung DOM komplek Baranang Siang Indah , Desa Gunung Leutik , Ciparay, Kabupaten Bandung, Kamis, (02/12/2021).

Ahmad Hidayat mengatakan, banyak masyarakat kabupaten bandung yang bertani maka banyak yang memberikan aspirasinya terkait dengan kartu tani yang bisa memberikan akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah , namun di jawa barat dari total 1,2 juta petani yang ada , baru 488 ribu petani yang terdaftar, sehingga para petani meminta untuk dibantu, selain itu , masalah kerusakan lahan dan pembangunan infrastruktur jalan.

"Pertama, karena banyak masyarakat kabupaten bandung mayoritas sebagai petani maka banyak keluhan untuk dapat kartu tani, padahal kartu tani itu diperlukan untuk mengakses pupuk bersubsidi , jadi dari 1,2 juta petani di jawa barat baru 488 ribu petani yang sudah terdaftar.

“Saya yang kebetulan di komisi II khusus bidang pertanian targetnya bisa ada pemerataan untuk dapat kartu tani, lalu ada juga aspirasi terkait dengan kerusakan lahan , pembangunan infrastruktur jalan " Ujar politisi Partai Golkar ini.

Masyarakat petani Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Jabar
Ahmad Hidayat dari Fraksi Golkar (foto:istimewa).

Ahmad Hidayat juga menambahkan, nantinya aspirasi masyarakat akan dilaporkan dalam rapat paripurna dan akan kita perjuangkan juga dalam badan anggaran semoga bisa masuk secepat-cepatnya dalam APBD Perubahan tahun 2022 mendatang.

"Setelah reses ini kita diwajibkan mengumpulkan laporan reses untuk disampaikan di rapat paripurna DPRD Jabar, kebetulan saya juga di badan anggaran sehingga diharapkan apa yang telah disampaikan masyarakat bisa kita perjuangkan dan masuk secepat-cepatnya di APBD Perubahan tahun 2022 ", tandasnya. (hms/sein).

 

×
Berita Terbaru Update