 |
| Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dra. Hj. Ijah Hartini, melaksanaan Kegiatan Reses II Tahun Sidang 2021 – 2022 di Kec. Banjarsari Kab Ciamis (foto:ist) |
Kab. CIAMIS, Faktabandungraya.com,-- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dra. Hj. Ijah Hartini, melaksanaan Kegiatan Reses II Tahun Sidang 2021 – 2022 Daerah Pemilihan (Dapil) XIII Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Kuningan bertempat di Aula Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Selasa (8/3/22).
Pada kesempatan reses tersebut Ijah Hartini mendapatkan berbagai aspirasi dari masyarakat yang salah satunya adalah terkait Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayah Desa Ciherang.
Dalam dialognya Ijah Hartini Anggota
Komisi IV tersebut menampung aspirasi dari keluhan masyarakat bahkan menanggapi
akan membantu menyampaikan aspirasi ini ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk
ditindak lanjuti, karena hal ini merupakan upaya Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mensejahterkan masyarakat yang kurang
mampu.
Menurutnya, kondisi infrastruktur di
perbatasan sangat mengkhawatirkan, seperti PJU, marka jalan dan beberapa
penunjang lainnya. Ijah mengaku, khawatir jika masyarakat melintasi jalan-jalan
tersebut di malam hari, terlebih sekarang sedang musim hujan.
“Buruknya kondisi infrastruktur
terjadi di hampir semua titik di perbatasan. Baik itu di Kawasan Jabar selatan
dan di kawasan lainnya,” tambah Ijah.
Ijah mengakui anggaran yang
dialokasikan untuk mitra kerja komisi IV memang tidak banyak.
“Bahkan kami memperjuangkan untuk satu UPTD saja tidak bisa. Karena anggarannya ya memang tidak ada,” terang Ijah.
 |
| Ijah Hartini foto bersama dengan peserta reses dari Kac. Banjarsari Ciamis (foto:ist) |
Ijah menyayangkan, sangat tidak bijak
di pemulihan ekonomi dampak pandemi dan pengurangan anggaran di sektor
infrastruktur yang dianggap krusial. Namun untuk pembangunan di sektor lain
malah diprioritaskan.
Ijah mencontohkan, banyaknya
pembangunan Alun-alun di beberapa daerah, yang sebenarnya dibangun di atas
lahan milik pemerintah daerah itu sendiri, namun pada kenyataannya pembangunan
ini menjadi prioritas dibandingkan dengan yang terdampak pandemi .
“Jadi jangan melakukan pembangunan
yang melukai hati rakyat,” pungkasnya (hms/sein).
