 |
| Anggota Komisi II DPRD Jabar H.Mirza Agam Gumay dari Fraksi Gerindra (foto:ist) |
BADUNG, Faktabandungraya.com,-- Selama pandemi covid-19 hampir dua tahun, sektor perekonomian mengalami guncangan yang sangat luar bisa. Untuk itu, dalam upaya menggeliatkan kembali sektor ekonomi, ditengah semakin menurunnya kasus covid-19, kini pemerintah sudah sangat care (peduli) untuk mendorong bangkitnya perekonomian.
Berbagai program diluncurkan
Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk mendorong dan menggeliatkan
kembali perekonomian. Namun, sangat disayangkan, kebijakan sektor perekonomian
tersebut tidak didukung dengan kebijakan anggaran.
Hal ini dikatakan Anggota Komisi II
DPRD Jawa Barat H. Mirza Agam Gumay, SM.Hk dari Faksi Gerindra kepada
faktabandungraya.com, saat dihubungi, Selasa (22/03/2022).
Dalam APBD
Jabar tahun anggaran 2022, yang disampaikan oleh Gubernur Jabar kepada DPRD
Jabar bahwa Total RAPBD Jabar TA 2022 sebesar Rp.31,092 triliun lebih. Namun, setelah kita breakdown untuk sektor
perekonomian nilainya sangat kecil yaitu sekitar 2,5 persen dari total RAPBD.
Padahal mitra kerja Komisi II ada 8
Organiasi Perangkat Daerah dan 1 Biro, jadi disini cukup jelas care pemprov
Jabar tidak ditunjang dengan anggaran. Sedangkan anggaran itu merupakan
kebijakan dalam bentuk angka.
“ Jadi upaya menggeliatkan sektor
perekonomian tentunya harus didukung kebijakan anggaran”, tegas Politisi Gerindra
Jabar ini.
Lebih lanjut legislator Jabar dari
Dapil Jabar 4 (Kabupaten Cianjur) mengatakan, Komisi II DPRD Jabar membidangi Perekonomian, yang
meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi
Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan,
Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata.
Dengan cukup banyaknya bidang yang ditangani
oleh Komisi II yang tersebar di 8 OPD dan 1 Biro, tentunya sangat sulit dalam
mendongkrak sektor perekonomian dengan anggaran hanya sekitar Rp.1 triliun.
‘Sekali lagi saya katakan, Care
pemerintah provinsi dalam sektor perekonomian tidak dibarengi dengan kebijakan
anggaran, inilah yang sangat kita sesalkan”, tandasnya. (adip/husein).
