Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Waras Wasisto Menilai PPDB 2022 Kurang Sosialisasi dan Tidak Transparan

Jumat, 15 Juli 2022 | 23:21 WIB Last Updated 2022-07-17T16:29:08Z
Klik

Anggoat DPRD Jabar Waras Wasisto, SH dari Fraksi PDIP gelar reses di kota Depok (foto:ist).


 

DEPOK, Faktabandungraya.com,-- Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat (Jabar), Waras Wasisto, SH melaksanakan reses III Tahun Sidang 2021-2022 di Kota Depok, Kamis (14/7/2022).


Kegaiatan Reses III  Waras Wasisto  di kotaDepok  juga dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono yang juga anggota DPR RI, kader PDIP dan warga Depok.


Waras mengatakan, kegiatan resesmerupakan kewajiban seluruh anggota dewan untuk kembali ke daerah pemilihan dan kontituen. Sekaligus  mneyerap aspirasi dan keluhan masyarakat di dapil masing-masing.

 

Usai menyampaikan maksud dan tujuan reses, Waras memberikan kesempatan kepada peserta reses untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan.  Saya siap mencatat, untuk selanjutnya akan dibahas di DPRD Jabar dan direkomendasikan ke Pemprov Jabar. Selanjut, kita akan kawal dan perjuangkan ,hingga aspirasi dapat terealiasikan, ujarnya.

 

‘Silakan bapak-ibu sampaikan aspirasi atau keluhannya , ujar  Waras yang juga anggota Komisi I DPRD Jabar ini. 

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan warga Depok menyampaikan berbagai aspirasi diantara soal infrastruktur, kemacetan hingga keluhan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB)2022.

 

 Warga Depok menilai, pelaksanaan PPDB 2022 kurang sosialisasi dan tidak transparan, sehingga para orang  tua yang anaknya akan melanjutkan jenjang pendidikan dari SMP ke SLTA banyak yang kurang mengerti dan mengeluhkan system PPDB untuk jenjang SMA dan SMK. 


Menanggapi, keluhan warga Depok tersebut,  Waras  dari Dapil   Kota Depok-kota Bekasi mengatakan, keluhan terhadap PPDB 2022, memang  benar adanya.

  

“Saya sependapat  keluhan yang  disampaikan warga , untuk itu  Waras mengikritik karena kurang sosialisasi dan tak transparan untuk memenuhi rasa keadilan. "Masih berlangsung amburadul dan tak berlaku adil," ujarnya. 


Menurut Waras, penerimaan dengan jalur prestasi, zonasi dan afirmasi berlangsung kurang sosialisasi dan transparan sehingga banyak siswa yang bingung dan salah memilih jalur.


"Sehingga banyak siswa yang berprestasi tak diterima karena ikut zonasi, begitu juga sebaliknya ada siswa yang zonasinya masuk ikut jalur prestasi," terangnya.


Lebih lanjut Waras juga akan  mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menambah pembangunan sekolah SMA Negeri di Kota Depok.


“Sekolah di Kota Depok sangat kurang hanya cuma 15 sekolah tak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk  dan anak usia sekolah atau siswa lulusan SMP yang memiliki 37 sekolah, ” ujarnya. 


Terima kasih aspirasi dan keluhannya, akan saya tindaklanjuti dan dibahas  lebih lanjut di DPRD Jabar, tandasnya. (dbs/sein). 


×
Berita Terbaru Update