Syamsul : RKUA-PPAS 2022 Lebih Difokuskan Pemuihan Ekonomi dan Kenaikan Inflasi

Anggota Komisi II DPRD Jabar H.Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDIP

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- DPRD dan Pemerintah Provinsi Jabar kini sedang melakukan pembahasan perubahan Rancangan  Perubahan Kebijakan Umum APBD- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA)2022.  Dalam usulan RKUA-PPAS yang disampaikan Pempro Jabar ada penambahan sebesar Rp.2,4 triliun.

 Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat H. Syamsul Bachri, SH, MBA membenarkan bahwa dalam RKUA-PPAS yang disampaikan oleh Pemprov Jabar ke DPRD Jabar,  penambahan anggaran didapat dari SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sebesar Rp. 800 miliar.

Namun, dalam usulan penambahan anggaran tersebut, kita minta agar Pemprov Jabar lebih focus terhadap pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, sebagai dampak dari kenaikan harga BBM Subsidi.

Demikian dikatakan Syamsul Bachri saat dimintai tanggapannya terkait usulan penambahan anggaran dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS T.A.2022 sebesar Rp.2,4 triliun, Senin (5/9/2022).

Guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi, maka kita minta agar Pemprov Jabar penggunaan anggaran lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Bila kita melihat kondisi saat ini, tren pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat mulai bangkit. Namun, harus diperhatikan juga dampak dari kenaikan BBM Subsidi yang dikhawatirkan mempunyai efek domino sehingga menyebabkan kenaikan angka inflasi.

“Harus melihat kondisi saat ini. Jika pertumbuhan ekonomi bagus tapi inflasinya tinggi, itu tidak terlalu berdampak di masyarakat. Artinya, harus ada pemulihan di sektor produksi dan distribusi. Agar barang terjaga, daya beli masyarakat pun tidak menurun,” ujar politisi PDI Perjuangan Jabar ini.

Legislator dari Dapil Jabar XII (kab/Kota Cirebon – Kab Indramayu) ini juga mengatakan, banyak hal yang perlu dan dapat dilakukan oleh Pemprov Jabar. Selain mengefektifkan sisi produksi, dan distribusi. Juga perlu dipotong rantai pasok bibit dan dan mengurangi biaya pupuk yang kian mahal.

 “Bagaimana pupuk ini bisa diproduksi secara lokal. Seharusnya bisa. Sudah seharusnya Jabar punya pusat produksi pupuk. Kita bisa membangun pusat pupuk organik. Yang bersumber dari pertanian itu sendiri. Namun tidak pernah dilakukan oleh Pemprov Jabar,” jelasnya.

Sebenarnya, DPRD Jabar melalui Komisi II yang membidangi Perekonomian sudah beberapa kali minta ke Pemprov Jabar agar punya pusat produksi pupuk. Namun, hingga kini tidak pernah direalisasikan. Sehingga kita menilai Pemprov Jabar seolah tidak memikirkan soal pupuk.

Menurutnya, hanya melihat hasilnya saja. Sehingga setelah subdisi ditarik, petani tak bisa memproduksi. Alhasil, menambah biaya produksi dan menyebabkan inflasi. (Adip/husein).