 |
| Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., meninjau dan menerima aspirasi warga korban penggusuran sempadan Sungai Cikapundung Kolot, di Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--
Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., melakukan
tinjauan lapangan dan menerima aspirasi para warga yang menjadi korban
penggusuran sempadan Sungai Cikapundung Kolot karena adanya DAS Program Citarum
Harum, di Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada Jumat, pekan lalu.
Achmad Nugraha mengatakan, dengan
keterbatasan waktu yang ada DPRD Kota Bandung melakukan berbagai upaya untuk
dapat meringankan beban masyarakat terdampak dari rencana pembangunan
pemerintah. Salah satunya dengan menghadirkan bantuan stimulan Pemerintah Kota
Bandung yang telah diusulkan dan disepakati oleh seluruh pimpinan dan anggota
DPRD Kota Bandung
"Kedatangan saya ke sini,
selain meninjau kondisi wilayah dan masyarakat terdampak penggusuran program
DAS Citarum Harum, tapi juga ingin memastikan bahwa bantuan stimulan Pemerintah
Daerah Kota Bandung yang didorong dan telah disetujui oleh seluruh anggota DPRD
Kota Bandung dapat berjalan baik," ujarnya.
Bantuan stimulan tersebut
diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat terdampak. Untuk biaya sewa rumah
selama satu tahun senilai Rp600 ribu per bulan atau Rp7,2 juta per tahun, dan
dijadwalkan akan diterima masyarakat pada awal tahun 2023.
"Bantuan stimulan ini adalah
hasil perjuangan seluruh anggota dewan DPRD Kota Bandung dan telah kami
konsultasikan kepada pemerintah pusat, untuk dapat menganggarkan dan
merealisasikan bantuan ini, yang setidak-tidaknya dapat meringankan beban
masyarakat terdampak," ucapnya
Oleh karena itu, dirinya meminta
aparat kewilayahan, untuk melakukan pendataan dan verifikasi data masyarakat
terdampak secara tepat, berdasarkan pada by name by adress.
"Saya minta data hasil
verifikasi masyarakat ini benar, tidak bodong, tidak asal-asalan, dan harus
diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Jangan sampai ada warga
yang tertinggal atau tidak terdata, apalagi ada data yang dibuat-buat, sehingga
membuat masyarakat yang berhak, justru kehilangan haknya karena faktor
kedekatan pihak-pihak dengan aparat setempat," katanya. (Permana/red).
