Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Honor Belum Dibayar , Guru Pamong SMA Terbuka Datangi DPRD Jabar

Senin, 13 Maret 2023 | 23:37 WIB Last Updated 2023-03-18T16:45:06Z
Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya dan Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe (foto:ahw).



BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Perwakilan Guru Pamong yang tergabung dalam Forum Koordinasi Guru Pamong (FKGP) SMA Terbuka se-Jabar mendatangi Gedung DPRD Jabar, menuntut agar honorarium mereka yang sejak tahun 2022 hingga sekarang belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Kedatangan perwakilan Guru Pamong tersebut diterima oleh Pimpinan Komisi V Abdul Hadi Wijaya dan anggota Enjang Tedi  diruang kerja Komisi V DPRD Jabar. Turut dihadiri juga Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya dan jajaran Disdik Jabar, BKD dan Bappeda Jabar.

Perwakilan guru pamong mengatakan, sejak digulirkannya program SMA Terbuka oleh Pemprov Jabar melalui Disdik Jabar, para Guru Pamong diberikan honor oleh Disdik Jabar hingga angkir tahun 2021 sebesar Rp. 900.000 per bulan. Namun, selama tahun 2022 hingga Maret 2023 sekarang, honor guru pamong belum dibayar oleh DIsdik Jabar.

Untuk itu, kami minta bantuan Komisi V untuk mencarikan solusi terbaik, agar hak-hak kami selaku guru pamong SMA Terbuka dibayar oleh Pemprov Jabar melalui Disdik Jabar.  Karena, walaupun setahun labih kami belum diberikan honor, kami telah dan tetap memberikan pelajaran kepada para peserta didik, yang kini jumlahnya mencapai  32.000 siswa.

Menanggapi aspirasi para Guru Pamong SMA Terbuka tersebut, Wakil Ketua Komisi V H. Abdul Hadi Wijaya mengatakan, bahwa pada saat penyusunan APBD Jabar 2022 lalu, kita minta agar Honorarium guru pamong SMA Terbuka dianggarakan. Namun, kita tidak tahu pasti kenapa, akhirnya honor guru pamong tidak ada dalam APBD 2022. 

Dalam APBD murni 2023  ternyata tidak juga dianggarakan, padahal mereka telah melaksanakan tugas sebagai guru pamong. Tetapi, hak-hak mereka ( Hoor-red), belum dibayarkan juga.

Tadi kita carikan solusinya, diantara, agar honor para guru pamong yang belum dibayar tahun 2022, dapat dibayar dari  anggaran belanja tak terduga. Untuk Honor tahun 2023, kita usulkan akan agar dianggarakan pada APBD Perubahan 2023.  Walaupun itu belum tentu dapat dibayarkan seluruhnya.

Permasalahan guru pamong yang belum dibayar honornya tersebut, dapat berdampak terhadap IPM Bidang Pendidikan. Coba bayangkan kalau seluruh guru pamong yang berjumlah 1.800 orang lebih tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai guru atau mundur, bagaimana nasib Pendidikan sekitar 32.000 siswa SMA Terbuka tersebut.  

Selain itu, tentu berdampak terhadap capaian APK/ APM sekolah menengah, yang secara otomatis  capaian angka  Harapan Lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Jabar, tidak akan tercapai bahwa menurun.  


Komisi V saat menerima audensi dari Forum Koordinasi Guru Pamong SMA Terbuka  (foto:ist). 


Solusi lainnya, kata Gus Ahad sapaan Abdul Hadi Wijaya ini kita tawarkan yaitu dengan belanja di dinas pendidikan berupa belanja tugas tambahan dikurangi buat bayar honor guru pamong. Tapi ini tidak akan mencukupi karena ternyata ada faktor-faktor yang tidak memenuhi syarat.


Dampak lainnya, bisa saja berimplikasi pada pelaksanaan PPDB 2023 yang dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Dimana, jumlah pendaftar untuk masuk sekolah terbuka  berkurang peminatnya, jelasnya.

Sementara itu, Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya mengatakan, terkait belum dibayarnya honor Guru Pamong SMA Terbuka tahun 2022 dan 2023, pihak DIsdik Jabar  sedang mengkaji dan mencarikan solusi terbaik dari segi penganggaran dan baik juga untuk guru Pamong.

Dalam audensi perwakilan guru pamong dengan Komisi V dan Disdik Jabar, bahwa keberadaan Guru Pamong SMA Terbuka  sangat membantu dalam meningkatkan pendidikan rakyat.  Nah untuk itulah, Kita harus harus menjaga semangat mereka agar  terus berkontribusi dalam pendidikan di Jawa Barat.

Kita berharap, walaupun hak-hak guru pamong belum terbayarkan, kita minta agar para guru pamong tetap semangat  dan berkontribusi memberikan Pendidikan kepada siswa SMA Terbuka yang jumlah lebih dari 32.000 siswa.  Karena kita sedang carikan solusinya agar hak mereka terpenuhi.

“Disdik Jabar akan berupaya untuk dapat memberikan honor guru pamong tahun 2022, dan untuk honor tahun 2023 akan diajukan pada APBD perubahan 2023”, tandasnya. (sein).

 

×
Berita Terbaru Update