Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Pemprov Jabar Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Begini Tanggapan Mirza Agam Gumay

Selasa, 16 Mei 2023 | 10:28 WIB Last Updated 2023-05-16T03:28:08Z
Anggota DPRD Jabar H.Mirza Agam Gumay dari Fraksi Gerindra (foto:ahw).




BANDUNG, Faktabandungraya.com,--  Anggota DPRD Jawa Barat  H. Mirza Agam Gumay, SmHk keberhasilan Pemprov Jabar meraih  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan DPRD Jabar.

Keberhasilan meraih 12 kali WTP  secara berturut-turut yang diraih oleh Pemprov Jabar tentunya layak diapresiasi.  Karena mempertahankan dan meraih prestasi WTP tidaklah muda.

Memperoleh Opini WTP merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keungan, dan demi mewujudkan Good Governance and Clean Government di Jabar.

“Selamat atas raihan Opini WTP yang ke 12 kalinya dan smoga prestasi ini terus dapat dipertahankan oleh Jabar”, kata Mirza Agam Gumay yang juga anggota Pansus LKPJ Gubernur 2022 ini, Senin (15/5/2023).

Hasil kajian BPK RI  terhadap LHP- LKPD tahun 2022,  masih ada sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Pemprov Jabar. Untuk itu, DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar segera menindaklanjuti semua catatan yang diberikan oleh BPK RI.

Tadi dalam rapat paripurna di setujui bahwa DPRD Jawa Barat akan mengawasi atau mengawal pelaksanaan tindak lanjut LHP LKPD tahun 2022 yang dilakukan Pemprov Jabar. Selain itu, DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jabar melalui OPD atau mitra kerja akan melakukan pembahasan atas LHP LKPD tahun 2022 yang baru saja diserahkan BPK RI.

“Ya setelah Rapat Paripurna ini, Pemprov Jabar segera menindaklanjuti catatan penting dari BPK RI, dan kita DPRD Jawa Barat akan membahas catatan atau rekomendasi tersebut bersama OPD atau mitra kerja,” tambahnya.

Lebih lanjut Mang Agam –sapaan – Mirza Agam Gumay, bahwa saat ini juga DPRD Jabar melalui Pansus I sedang mengkaji dan mendalami LKPJ Gubernur  Jabar 2022. Dari serangkai pembahasan dengan OPD , pengecekan lapangan termasuk juga konsultasi ke kementian terkait, masih ditemukan beberapa hal yang belum sejalan dengan target dan program yang telah digariskan dalam RPJMD dan RKPD tahunan.

Ia mencontohkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada tahun 2021 capaian IPM Provinsi Jabar sebesar 72,45 atau berada di peringkat ke 10 dari 34 Provinsi se Indonesia. Dan apakah pada tahun 2022 angka IPM Jabar dapat meningkat ?... 

Dalam menuntukan besaran IPM itu ada beberapa indicator, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat atau Hidup Layak.  Untuk indicator Pendidikan, lama Pendidikan Jabar baru mencapai 7,2 tahun. Ini artinya baru setara dengan SMP kelas 7 hingga 8.  Untuk indicator kesehatan, juga masih rendah

Sedangkan indikator Daya Beli Masyarakat atau Hidup Layak  menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan IPM  tahun 2022, BPS mencatat IPM Jabar mencapai 73,12.  Namun, masih ada beberapa daerah di Jabar memiliki angka kemiskinan dua digit yaitu 10,00 poin hingga 12,00 poin.

Jadi investasi yang masuk Jabar mencapai ratusan triliun rupiah belum sejalan dengan kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Jabar. 

Nah, beberapa Indikator IPM ini lah yang harus diperhatikan dan tindaklanjuti oleh Pemprov Jabar, hal ini sebagaimana yang dituangkan RPJMD dan RKPD Jabar dibawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu R Ulum.

Untuk itu kedepan, DPRD Jabar akan minta kepada Pemprov Jabar agar dalam merancang pembangunan harus merujuk peningkatan IPM dan menjalankan RPJMD dan RKPD, tandasnya. (AdiP/sein).

×
Berita Terbaru Update