 |
| Anggota DPRD Jabar H.Mirza Agam Gumay dari Fraksi Gerindra (foto:ahw). |
Keberhasilan meraih 12 kali
WTP secara berturut-turut yang diraih
oleh Pemprov Jabar tentunya layak diapresiasi.
Karena mempertahankan dan meraih prestasi WTP tidaklah muda.
Memperoleh Opini WTP merupakan
wujud akuntabilitas pengelolaan keungan, dan demi mewujudkan Good Governance
and Clean Government di Jabar.
“Selamat atas raihan Opini WTP yang
ke 12 kalinya dan smoga prestasi ini terus dapat dipertahankan oleh Jabar”,
kata Mirza Agam Gumay yang juga anggota Pansus LKPJ Gubernur 2022 ini, Senin
(15/5/2023).
Hasil kajian BPK RI terhadap LHP- LKPD tahun 2022, masih ada sejumlah catatan yang harus
ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Pemprov Jabar. Untuk itu, DPRD Jabar
mendorong Pemprov Jabar segera menindaklanjuti semua catatan yang diberikan
oleh BPK RI.
Tadi dalam rapat paripurna di
setujui bahwa DPRD Jawa Barat akan mengawasi atau mengawal pelaksanaan tindak
lanjut LHP LKPD tahun 2022 yang dilakukan Pemprov Jabar. Selain itu, DPRD Jawa
Barat bersama Pemprov Jabar melalui OPD atau mitra kerja akan melakukan
pembahasan atas LHP LKPD tahun 2022 yang baru saja diserahkan BPK RI.
“Ya setelah Rapat Paripurna ini,
Pemprov Jabar segera menindaklanjuti catatan penting dari BPK RI, dan kita DPRD
Jawa Barat akan membahas catatan atau rekomendasi tersebut bersama OPD atau
mitra kerja,” tambahnya.
Lebih lanjut Mang Agam –sapaan –
Mirza Agam Gumay, bahwa saat ini juga DPRD Jabar melalui Pansus I sedang
mengkaji dan mendalami LKPJ Gubernur
Jabar 2022. Dari serangkai pembahasan dengan OPD , pengecekan lapangan
termasuk juga konsultasi ke kementian terkait, masih ditemukan beberapa hal
yang belum sejalan dengan target dan program yang telah digariskan dalam RPJMD
dan RKPD tahunan.
Ia mencontohkan, berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) bahwa pada tahun 2021 capaian IPM Provinsi Jabar sebesar
72,45 atau berada di peringkat ke 10 dari 34 Provinsi se Indonesia. Dan apakah
pada tahun 2022 angka IPM Jabar dapat meningkat ?...
Dalam menuntukan besaran IPM itu
ada beberapa indicator, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat
atau Hidup Layak. Untuk indicator Pendidikan,
lama Pendidikan Jabar baru mencapai 7,2 tahun. Ini artinya baru setara dengan
SMP kelas 7 hingga 8. Untuk indicator kesehatan,
juga masih rendah
Sedangkan indikator Daya Beli
Masyarakat atau Hidup Layak menjadi
penyumbang terbesar dalam peningkatan IPM tahun 2022, BPS mencatat IPM Jabar mencapai
73,12. Namun, masih ada beberapa daerah di
Jabar memiliki angka kemiskinan dua digit yaitu 10,00 poin hingga 12,00 poin.
Jadi investasi yang masuk Jabar
mencapai ratusan triliun rupiah belum sejalan dengan kemampuan untuk menurunkan
angka kemiskinan di Jabar.
Nah, beberapa Indikator IPM ini lah
yang harus diperhatikan dan tindaklanjuti oleh Pemprov Jabar, hal ini
sebagaimana yang dituangkan RPJMD dan RKPD Jabar dibawah kepemimpinan Gubernur
Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu R Ulum.
Untuk itu kedepan, DPRD Jabar akan
minta kepada Pemprov Jabar agar dalam merancang pembangunan harus merujuk
peningkatan IPM dan menjalankan RPJMD dan RKPD, tandasnya. (AdiP/sein).
.jpeg)
