Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Syamsul Bachri : Kurang Perhatian Pemprov Jabar, Sektor Perekonomian Tidak Sesuai Target

Selasa, 16 Mei 2023 | 12:34 WIB Last Updated 2023-05-22T05:37:46Z
Klik
Anggota Komisi II DPRD Jabar H.Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDIP (foto:ist)



BANDUNG, Faktabandungraya.com,--  DPRD Jawa Barat mengapresiasi keberhasilan Pemprov Jabar dalam mencapai beberapa target pembagunan, sehingga menerima puluhan pengahargaan. Namun, masih cukup bayak target yang belum tercapai, salah satunya sector perekonomian terutama Bidang Pertanian.

Menurut anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDIP,  belum tercapainya tergat dibidang pertanian sudah seharusnya dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap perangkat daerah bidang perekonomian, baik secara structural maupun fungsional.

Hal ini penting, mengingat hasil kajian dan pendalam Pansus I DPRD Jabar (LKPJ Gubernur 2022), bahwa  walaupun  Indek Pembangunan Manusia (IMP) Jabar mengalami kenaikan dari  72,45 poin pada tahun 2021 menjadi 73,12 poin pada tahun 2022.  Namun, kenaikan IPM belum sejalan dengan peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan tarap hidup petani.

“ Provinsi Jabar merupakan lumbung pangan nasional, namun menempati urutan ke 30 dari 34 provinsi se-Indonesia. Hal ini menandakan bahwa pemerintah provinsi Jabar masih sangat kurang dalam mendukung sector ketahanan pangan”.

Demikian dikatakan Syamsul Bachri saat dimintai tanggapannya terkait  rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2022, hasil pendalaman LKPJ Gubernur 2022,  Selasa (16/5/2023).

Dikatakan, banyak belum tercapainya target sector pertanian tentunya tidak terlepas dari beberapa vactor, diantara;  masih belum optimal dan sinkronisasi program  lintas perangkat daerah.

Masih minimnya pengalokasian anggaran untuk sector pertanian; masih kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para petani dalam meningkatkan produksi pertanian. Program petani milenial masih jauh dari yang diharapkan.

“ Harus diakui bahwa sudah beberapa tahun ini, tenga penyuluh pertanian semakin berkurang, karena banyak penyuluh ASN yang sudah pension. Sedangkan penyuluh Non ASN sekarang ini rata-rata  masih berstatus tenaga harian lepas (THL), sehingga kurang maksimal dalam memberikan penyuluhan kepada para petani”, ujar Politisi PDIP Jabar ini.   

Lebih lanjut, Anleg dari Dapil Jabr XII (Kab/kota-Cirebon-Kab Indramayu) ini mengatakan, dalam berbagai kesempatan, Komisi II yang membidangi sector Perekonomian saat rapat dengan mitra komisi, terus mendorong agar anggaran sector perekonomian setiap penyusunan anggaran kiranya dapat tambahan alokasi anggaran. 

Namun, walaupun antara Komisi II dan OPD mitra sudah ada kesepakatan, tetapi ketika dibahas di Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, anggaran usulan untuk sector perekonomian tersebut dipenggal. 

Nah, disini kelihatan, bahwa Good will pemprov Jabar untuk mendorong sector perekonomian masih jauh  dari harapan, jadi sangat wajar kalau  nilai tukar petani (NTK) Jabar berada di urutan ke 30 dari 34 provinsi se Indonesia, tegas matan Ketua DPC PDIP Kab Indramayu ini.

Komisi II juga mendorong agar dilakuka pembinaan kepada masyarakat petani agar ketahanan dan kemandirian pangan di Jabar tetap terjaga. Namun, yang paling penting itu, menaikan sector  pertanian dan rumpunya hingga 5% dari ABD setiap tahunnya, tandasnya. (Adip/Sein).

×
Berita Terbaru Update