Perdalam LPKJ Gubernur Jabar 2023, Komisi V Raker dengan Disdik Jabar di KCD Pendidikan Wilayah III

Pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Jabar saat raker dengan Disdik Jabar bahas LKPJ Gubernur 2023 di KCD Pendidikan Wilayah VIII Kab. Bandung

KAB.BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Seluruh Komisi di DPRD Jawa Barat, saat ini tengah membahas  dan memperdalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023, termasuk juga Komisi V DPRD Jabar.

Untuk mengetahui sejauh mana, pelaksanaan dan penggunaan anggaran APBD Jabar 2023, khususnya mitra kerja Komisi V, maka perlu dilakukan pendalaman  dengan mendatangi dan melakukan rapat kerja. Hal ini sebagai upaya untuk mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2023.

“Dengan rapat kerja , tentunya kita berharap dapat mengidentifikasi capaian, tantangan,serta rencana ke depan yang disampaikan dalam LKPJ tersebut” , kata H. Eryani Sulam M.Si dari Fraksi Nasdem.

Selain itu, Komisi V yang membidangi Bidang Kesejahteraan Rakyat yang didalamnya meliputi meliputi: Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Agama,Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana,Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan,  serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.

Dari sekian banyak pembidangan Kesra tersebut, salah satunya adalah Pendidikan. Nah pada tahun 2023 lalu, Sektor Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran cukup besar dari APBD Jabar maupun dari APBN.  Untuk itu, guna melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Anggota Komisi V Eryani Sulam dalam raker dengan Disdik Jabar

Dinas Pendidikan Jabar membawahi 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan yang tersebar di berbagai kabupaten kota, salah satunya adalah KCD Pendidikan Wilayah VIII di Kabupaten Bandung.

Dalam raker dengan Disdik Jabar dan KCD Pendidikan Wilayah VIII, Komisi tidak menemukan adanya ketidak selarasan antara program dan penggunaan anggaran.  Namun demikian, bukan berarti  semua program dan pelaksanaan anggaran yang ada di Dinas Pendidikan Jabar termasuk juga di seluruh KCD Pendidikan  berjalan sebagaimana mesti, ujar Politisi Nasdem Jabar ini.

Lebih lanjut  Eryani Sulam mengatakan, semua hasil pendalaman Komisi V terhadap seluruh mitra kerja terkait LKPJ Gubernur, selanjutkan diperdalam lebih lanjut oleh Panitia Khusus LKPJ, tandasnya. (AdiP/sein).