Eryani Sulam : Komisi V Mendukung Penuh Pelaksanaan PPDB Jabar 2024 Bersih, Berkualitas dan Berintegritas Tanpa Pungli

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Jabar menghadiri Kick Off PPDB Jabar 2024 : Bersih, Berkualitas dan Berintegritas Tanpa Pungli.

 

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--  Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Eryani Sulam, M.Si mengatakan Komisi V mendukung penuh pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar Tahun 2024 yang bersih, berkualitas, dan berintegritas, serta bebas dari pengutan liar (Pungli).

Beberapa tahun belakangan ini, Komisi V tidak sedikit menerima aspirasi dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB, yang dinilai tidak transparan, adanya permainan di balakang layer, terjadi jual beli kursi hingga ada titipan pihak-pihak tertentu agar anaknya dapat diterima, Termasuk juga permainan zonasi.

“Kita di Komisi V sudah berulang kali mengingatkan pihak Dinas Pendidikan membuat aturan yang tegas berikut sanksi bagi siapa saja melakukan pelanggaran, tanpa pandang bulu. Dan Alhamdulillah hari telah Kick Off PPDB Jabar 2024 bersih, berkualitas, dan berintegritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integrritas dan komitmen Bersama.

Demikian dikatakan anggota DPRD Jabar H. Eryani Sulam dari Fraksi Nasdem saat dimintai tanggapannya terkait kick Off PPDB Jabar 2024 Bersih Berkualitas dan Berintegritas.

Kick Off PPDB Jabar 2024 dicanangkan langsung Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin didampingi Kadisdik Jabar Wahyu Midjaya, Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi V DPRD Jabar dan Forkopimda Jabar, di Aula Barat Gedungsate Bandung, Rabu (8/5/2024).

“Kita tentunya semua berharap, pelaksanaan PPDB Bersih Berkualitas dan Berintegritas , tahun ini benar-benar dapat terwujud, sehingga tidak ada lagi laporan dan keluhan masyarakat adanya kecurangan dan permainan  serta pungli dalam pelaksanaan PPDB Jabar untuk tingkat SMA, SMK dan SLB”, harapnya.

Komitmen Bersama dan Pakta Integritas  yang disiapkan Disdik Jabar merupakan bagian dari masukan yang disampaikan oleh Komisi V DPRD Jabar.  Hal ini bertujuan, agar PPDB 2024 jauh lebih baik, besifat terbuka, tidak ada titipan, adil, dan tegas, serta tanpa Pungli.  Semua harus sesuai aturan.

“Kita juga menginginkan, setiap anak mendapatkan haknya. Kami ingin pendidikan kita jujur dari awal. Kalau kita jujur dari awal, keberlanjutannya akan menghasilkan generasi yang jujur dan baik," anggota legislative Jabar dari Dapil Jabar XII (Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) ini.

Anggota Komisi V  H. Eryani Sulam, M.Si dari Fraksi Nasdem

 

Lebih lanjut Politisi Nasdem Jabar ini mengatakan, Komisi V juga mendorong adanya Kuota khusus bagi kecamatan  yang belum memiliki SMA Negeri atau SMK Negeri termasuk SLB Negeri. Hal ini mengingat dari 627 kecamatan yang ada di Jabar, sekitar 128 kecamatan belum ada sekolah negeri.

Pemberian  kuota khusus  bagi kecamatan yang berdampingan tentunya sangat  membantu masyarakat agar anaknya dapat bersekolah di SMAN atau SMKN.  Karena kalau berdasarkan zonasi, otomatis tidak akan bisa masuk negeri.

Soal berapa besarnya kouta khusus , itu teknisnya ada di pihak DIsdik Jabar, tapi intinya, DPRD Jabar mendorong jangan sampai ada anak putus sekolah terutama dari keluarga miskin atau keluarga Rawan Melanjutakan Pendidikan (RMP) dikarenakan tidak masuk sekolah negeri, ujarnya.

Komisi V juga mendukung kebijakan Pemprov Jabar melalui Disdik Jabar, untuk mengundang (Jalur- Undangan-red)  kepada anak dari keluarga miskin ektrim  yang dekat dengan sekolah SMA/SMK Negeri, dapat dimasukan langsung ke sekolah terdekat (SMAN atau SMKN), tandasnya. (AdiP/sein).