DPRD Jabar Sampaikan Rekomendasi atas LKPJ Gubernur 2025, Dorong Perbaikan Kinerja Pemprov

Klik

Rapat Paripurna DPRD Jabar agenda LKPJ Gubernur 2025

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat resmi menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Bandung, Senin (11/5/2026).

Rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) XIII yang telah membahas LKPJ Gubernur TA 2025. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penetapan hasil pembahasan LKPJ menjadi keputusan DPRD, serta ditutup dengan sambutan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, mengatakan Pansus XIII telah menyelesaikan tugas pembahasan LKPJ dan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah.

Gubernur KDM hadiri Rapat paripurna agenda LKPJ Gubernur 2025

“Sebagaimana dimaklumi bahwa DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII ditugaskan untuk membahas LKPJ Gubernur TA 2025. Alhamdulillah hari ini Pansus XIII telah selesai melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya. Rekomendasi atas LKPJ Gubernur TA 2025 ditetapkan menjadi keputusan DPRD,” ujar Buky.

Ia menjelaskan, rekomendasi DPRD tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan anggaran daerah tahun berjalan maupun tahun berikutnya, hingga penyusunan regulasi daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur, dan kebijakan strategis lainnya.

Menurutnya, rekomendasi tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah agar pelaksanaan program pembangunan semakin efektif dan berkelanjutan.

“Rekomendasi ini disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. DPRD Jawa Barat akan terus memaksimalkan fungsi pengawasan melalui rekomendasi yang konstruktif guna mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang,” katanya.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Jawa Barat. (*/red).