 |
| Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., menghadiri Forum Perangkat Daerah, di Bandung Creative Hub, (foto:Humpro). |
Forum ini diikuti oleh Dinas Sumber
Daya Air dan Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Cipta
Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup,
dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
Agus Andi Setyawan menyambut baik
inisiasi forum yang akan menguatkan koordinasi lintas SKPD ini. Berdasarkan
catatan Komisi III, kata dia, masyarakat kerap melihat adanya program yang
tidak selaras antar OPD. Diharapkan forum ini membuktikan kepada publik bahwa
pembangunan di Kota Bandung dijalankan oleh OPD-OPD yang solid.
“Catatan dari Komisi III, koordinasi
lintas perangkat daerah kalau setiap tahun dilaksanakan, insyaallah ini tidak
hanya formalitas. Maka harus diperlihatkan ke masyarakat bahwa kita sudah tidak
ada ego sektoral. Silakan, bagaimana nanti ditunjukkan lewat komunikasi di
forum ini,” tuturnya.
Agus menuturkan, yang terjadi di
lapangan selalu ada tumpang tindih program. Ketidakselarasan program antar OPD
ini seringkali jadi hambatan untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif
dan terukur.
“Jangan sampai merugikan masyarakat.
Yang kita lihat kan indeks kepuasan masyarakat. Satu OPD dengan OPD lain harus
sinkron dalam pembangunan. Seperti drainase, jalan, lampu penerangan,” katanya.
Ia menambahkan, perencanaan
pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh. Wajib dilakukan sinkronisasi
data dan informasi lintas OPD.
“Bagaimana semua OPD atasi masalah di
tengah masyarakat. Bagaimana mengkolaborasikan, menyelesaikan, dan merespons
cepat tanggapan masaryakat. Bukan sekadar formalitas tetapi perwujudan
totalitas bagi masyarakat,” ujar Agus.
Kepala DSDABM Kota Bandung Didi
Ruswandi mengatakan, forum ini terbentuk untuk menghubungkan perencanaan dan
penyelarasan rancangan program kerja antar OPD. Selain meningkatkan koordinasi
antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, diperlukan pula sinkronisasi
program dengan instansi lain termasuk BUMD dan BUMN. (Editor/red).
