![]() |
Anggota DPRD Jabar H.Zulkifly Chaniago,BE dari Fraksi Demokrat (Foto: hms) . |
Zulkifly mengungkapkan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Untuk itu, penggunaan anggaran tersebut harus benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Barat.
“Kami di DPRD Jabar berkomitmen untuk memastikan
agar seluruh pengelolaan anggaran dilakukan dengan cara yang transparan dan
akuntabel,” ujar Zulkifly saat ditemui di DPRD Jabar .
Dalam beberapa pekan terakhir, beredar aksi demo massa yang menuntut agar tunjangan untuk Pimpinan dan anggota DPRD Jabar dihapus atau bahkan dihilangkan. Menanggapi tuntutan tersebut, Zulkifly menegaskan bahwa DPRD Jabar sangat memahami kekhawatiran publik dan membuka ruang evaluasi terhadap tunjangan perumahan anggota dewan.
“Kami siap untuk
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan tersebut, memastikan besaran
tunjangan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan daerah, dan yang terpenting, dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat,” jelasnya.
Langkah evaluasi tunjangan anggota dewan, menurut Zulkifly, bukan hanya sebagai respons terhadap tuntutan demo, tetapi juga merupakan bagian dari upaya DPRD Jabar untuk meningkatkan integritas dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan.
Ia juga menekankan bahwa
transparansi bukan hanya sekadar jargon, melainkan harus terwujud dalam
kebijakan yang nyata. “Kami yakin, dengan kebijakan ini, DPRD Jabar dapat
memberikan contoh yang baik bagi daerah lain dalam mewujudkan transparansi
anggaran yang sesungguhnya,” ungkap Zulkifly.
Zulkifly juga berharap agar langkah-langkah
tersebut bisa semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif
di Provinsi Jawa Barat. “Dengan adanya kebijakan yang jelas, terbuka, dan
akuntabel, kami yakin bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Jabar akan
semakin kuat,” tambahnya.
Dengan komitmen ini, DPRD Jabar menunjukkan
keseriusannya untuk tidak hanya menjaga amanah rakyat, tetapi juga memastikan
bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat
Jawa Barat, menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. (Adip/syaf/sein)