KARAWANG, Faktabandungraya.com,---Meningkatnya
kasus keracunan massal yang dialami para pelajar usai menyantap makanan dari
program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Jawa Barat mendapat
sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sri Rahayu Agustina,
SH.Anggota DPRD Jabar Hj. Sri Rahayu Agustina, SH, M.Kn dari Fraksi Golkar
Politisi Partai Golkar itu menyebut peristiwa ini sangat memprihatinkan dan mendesak dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Hal ini dikatakan Hj.Sri Rahayu Agustina dalam kegiatan peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Kabupaten Karawang, Minggu (28/9/2025),
Sri Rahayu menyampaikan
keprihatinannya terhadap kejadian yang menimpa para siswa tersebut. Menurutnya,
program MBG seharusnya menjadi langkah positif untuk meningkatkan gizi
anak-anak sekolah, namun lemahnya pengawasan bisa berbalik menjadi ancaman
serius bagi kesehatan mereka.
“Permasalahan keracunan dalam program
makan gratis ini harus dilihat secara objektif sebagai bahan evaluasi. Bukan
berarti program ini gagal total, tapi ada titik-titik yang harus diperbaiki
secara serius,” ujarnya.
Sri Rahayu menegaskan, evaluasi harus
dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari pemilihan bahan makanan, proses
pengolahan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Ia menyarankan adanya
pengecekan kualitas makanan secara langsung sebelum disajikan kepada siswa.
“Kalau makanan sudah berubah bau atau
rasa, sebaiknya jangan disajikan. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan
anak-anak,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kasus keracunan di
Kabupaten Bandung Barat yang diduga terjadi karena bahan makanan disimpan
terlalu lama. Menurutnya, hal semacam ini harus menjadi pelajaran serius agar
kejadian serupa tidak terulang di daerah lain, termasuk di Karawang.
“Semua bahan makanan yang digunakan harus segar dan higienis. Jangan sampai hanya karena kelalaian, program yang mulia ini justru membawa petaka,” ungkapnya.
Anggota DPRD Jabar Hj. Sri Rahayu Agustina, SH, M.Kn dari Fraksi Golkar
Lebih lanjut, Sri Rahayu meminta Dinas
Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG) agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap dapur-dapur penyedia
makanan MBG.
“Harus ada pengujian rutin, audit
dapur penyedia, dan pelatihan untuk tenaga dapur. Jangan sampai kualitas
makanan dikorbankan karena lemahnya kontrol,” ucapnya.
Meski demikian, ia tetap menegaskan
bahwa program MBG memiliki semangat besar untuk menghadirkan keadilan sosial
dan memenuhi kebutuhan gizi anak didik. Selain itu, program ini juga diharapkan
mampu menurunkan angka stunting dan mengurangi ketimpangan akses pangan di Jawa
Barat.
“Program ini lahir dari niat baik dan
semangat besar untuk menyejahterakan anak bangsa. Maka dari itu, semua pihak
harus bersinergi agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan aman,”
pungkasnya. (fj/sein).