Program Jabar Caang dan Target Elektrifikasi 2025, Zulkifly Chaniago Minta Dinas ESDM Benahi Data Rumah Belum Teraliri Listrik

Klik

Komisi IV bersama Gubernur KDM dan Kadis ESDM meninjau rumah warga dapat manfaat program Jabar Caang 2025


 

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--Program Jabar Caang diluncurkan pada tahun 2018 untuk menyambungkan listrik bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Barat. Anggaran Program Jabar Caang telah disetujui  DPRD berama Gubernur dan telah anggarkan dalam Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disetujuinya anggaran program Jabar Caang bertujuan menyediakan akses listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Jawa Barat karena hingga akhir tahun 2024 masih ada 121.871 rumah di 1.737 desa yang belum teraliri listrik.  Maka pada tahun 2025 ini, dalam APBD Jabar juga masih dianggarkan, hal ini sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Jabar Istimewa.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Jabar H.Zulkifly Chaniago, BE dari Fraksi Demokrat saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, baru-baru ini.

“ Masih cukup banyaknya rumah warga Jabar yang belum teraliri listrik, maka DPRD Jabar melalui Komisi IV saat pembahasan dengan Dinas  Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui kembali anggaran untuk program Jabar Caang 2025 .  Dengan harapan target elektrifikasi dapat terpenuhi hingga akhir tahun 2025.

“Seharusnya, di era sekarang ini tidak ada lagi rumah di Jawa Barat yang belum teraliri listrik. Apalagi sudah banyak intervensi bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga program CSR,” ujar Zulkifly.

Lebih lanjut Politisi Dekrat Jabarr ini mengatakan, listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi menyangkut kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Melalui program Jabar Caang, tentunya diharapkan, warga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik dapat menikmati pemasangan listrik secara gratis. Selain itu, juga diharapkan akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga desa, termasuk memudahkan aktivitas belajar anak-anak, memperluas akses digital, dan mendukung usaha mikro di pedesaan.

Sementara itu terkait, Data Belum Sinkron dan Potensi Tumpang Tindih, Zulkifly membenarkan bahwa hasil temuan Komisi IV dilapangan memang persoalan ketepatan data dan akurasi pendataan penerima manfaat. “ Ya, masih ditemukan adanya indikasi tumpang tindih bantuan listrik dari berbagai sumber” ujarnya.

“Kami temukan masih adanya warga yang mendapat bantuan ganda dari pusat, provinsi, atau CSR. Ini sangat disayangkan. Justru yang belum dapat sama sekali malah terlewat. Di sinilah pentingnya validasi dan sinkronisasi data,” tandasnya. (Adip/sein).