 |
| Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung Asep Robin, S.H., M.H., menjadi narasumber pada BImtek Perkoperasian bagi Pengurus Kelurahan Koperasi Merah Putih (KKMP), di Hotel Savoy Homann, Rabu, (foto:Humpro). |
Asep Robin menyemangati
para pengurus KKMP untuk menggerakkan ekonomi di masing-masing wilayah kerja.
Apalagi secara regulasi Koperasi Merah Putih sudah dikuatkan dalam Instruksi
Presiden No. 9 Tahun 2025. “Tentunya ini ada harapan dari Bapak Presiden
Prabowo di pundak Bapak, Ibu semuanya, untuk bisa menjalankan roda ekonomi yang
berbasis kerakyatan. Kita ketahui bersama bahwa instruksi ini adalah suatu
kepercayaan terhadap Bapak dan Ibu pengurus KKMP beserta anggotanya,” ujarnya.
Di tingkat daerah,
instruksi itu juga telah dikokohkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2025-2029 sebagai salah satu program unggulan di dalam periode
kepemimpinan kepala daerah M. Farhan-H. Erwin, selain Makanan Bergizi Gratis
(MBG) dan sekolah rakyat.
“Karena Koperasi Merah
Putih sudah skala prioritas, sudah dimasukkan terhadap RPJMD, antisipasi kita
tidak hanya mengandalkan anggaran pusat saja, anggaran daerah juga insyaallah
akan diberikan slot supaya kita bisa berjalan. Ini antisipasi dan inisiasi dari
DPRD Kota Bandung sehingga bisa mendorong Koperasi Merah Putih ini tidak
‘tukcing, dibentuk cicing’. DPRD akan terus mendorong dan bisa menciptakan
bangkitnya Koperasi Merah Putih ini sebagaimana dicita-citakan oleh kita
bersama, yang berharap meningkatkan potensi usaha kerakyatan lainnya,” tutur
Asep Robin, yang turut terlibat dalam panitia khusus hingga Raperda RPJMD
2025-2029 disahkan.
Permodalan
Asep Robin mengatakan,
ia juga mendapatkan banyak aspirasi terkait kebingungan pengurus KMP untuk
menghimpun modal awal koperasi. Dari tinjauan ke sejumlah koperasi, khususnya
di daerah Bandung timur, ia menemukan banyak Koperasi Merah Putih yang sudah
berjalan baik.
Koperasi-koperasi
tersebut meraih berbagai sumber permodalan alternatif di luar perbankan,
meskipun secara aturan KMP mendapat peluang mendapat sumber modal perbankan
BUMN dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Di antara KMP yang ada
ini, ada yang sudah bisa dilaksanakan. Ada yang sudah menjadi unggulan. Langkah
apa yang dilakukan adalah komunikasi dengan yang sudah unggulan. Dibuatkan
studi-tiru. Cari tahu bagaimana mendapatkan pemodalan. Koordinasi dan
komunikasi dibangun dan akhirnya diberikan peluang. Yang penting bisa
memberikan jalur, jalur usaha modal awal. Jadi permodalan awal ini tidak
selamanya dengan bank,” katanya.
Keanggotaan
Menyoal rekrutmen
anggota, Asep Robin menakar publikasi KMP yang tidak terlalu masif di tengah
masyarakat. Ia melihat koperasi yang berbasis kerakyatan akan semakin menyebar
manfaat bila diperkuat dengan dukungan rakyat pula.
Keanggotaan Koperasi
Merah Putih bisa merangkul ibu-ibu majelis taklim, PKK, hingga kelompok senam.
Selain itu, ia mengimbau pengurus KMP untuk membuat aplikasi yang sudah
digunakan KMP lain.
Aplikasi dengan akses
terbuka bagi pengurus dan anggota ini cukup penting. Semua bisa melihat bersama
kondisi dan perkembangan koperasi, keuangan, hingga informasi-informasi yang
bisa menambah semangat para anggota.
“Sehingga bisa
memudahkan akses masyarakat terhadap akuntabilitas yang bisa meningkatkan
kepercayaan anggota. Termasuk akses bagaimana masyarakat bisa mengetahui
nyimpen duitnya di mana, nyimpen kekuatannya kooperasi ini bagaimana, akan
dibuka dan melalui aplikasi akan semua tahu. Supaya kekuatan ini bisa
menjadikan motivasi bagi calon-calon anggota kooperasi ini. Punya anggaran
berapa, mengelolanya berapa, bisa diketahui oleh calon-calon anggota lainnya,”
ujarnya.
Peluang
Asep Robin menambahkan,
sejumlah peluang juga bisa menciptakan pergerakan ekonomi di tengah masyarakat
yang berbasis kerakyatan. Ini adalah konsep yang cukup baik dan perlu
dijalankan.
Salah satu peluang yang
juga sejalan dengan program pemerintah pusat yakni kerja sama KMP dengan dapur
MBG yang ada di sekitar koperasi. Saat ini di wilayah di Kota Bandung ada
kurang lebih sekitar 120 dapur MBG yang bisa dikerjasamakan. Pasokan bahan
pangan MBG bisa dipenuhi oleh KMP.
“Dan ini diwajibkan oleh
pemerintah kalau bisa komunikasi dengan Lurah untuk bisa berkomunikasi dengan
mitra atau dengan SPPG tersebut, dengan kepala SPPG. Dipanggil saja ajak
komunikasi. Mereka mau, yakin mau. Ini program yang sama karena anggarannya
juga sama, dari pusatnya dari sama, mau MBG, mau Koperasi Merah Putih, termasuk
sekolah rakyat,” ujarnya. (Editor/red).
.jpeg)
