Ineu Purwadewi Dorong Koordinasi Program Provinsi Demi Pemerataan Pembangunan Desa

Klik

Anggota DPRD Jabar Dr.Hj.Ineu Purwadewi Sundari melaksanakan pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah di Kab Sumedang (Foto:ist).

SUMEDANG – Faktabandungraya.com,---Anggota DPRD Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM, kembali menegaskan pentingnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Hal ini ia sampaikan saat melakukan kegiatan pengawasan di Kabupaten Sumedang, Senin (6/10/2025), yang diikuti oleh para kepala desa dari Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang.

Dalam kesempatan tersebut, Ineu yang akrab disapa "Teh Ineu", memaparkan bahwa DPRD Jabar memiliki lima bidang utama dalam melakukan fungsi pengawasan, yaitu: pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

“Kegiatan ini tidak hanya untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan, tetapi juga untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dari bawah,” ujar Teh Ineu.

Diskusi antara legislator dengan para kepala desa pun berlangsung aktif. Salah satu persoalan yang mencuat adalah masih sulitnya akses desa terhadap program-program pemerintah provinsi. Para kepala desa mengeluhkan belum meratanya informasi dan koordinasi terkait pelaksanaan program yang menyasar wilayah pedesaan.

“Ya, tadi ada kepala desa menyampaikan bahwa mereka masih kesulitan mengakses program dari provinsi. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kami,” ungkap Ineu.

Menurutnya, agar program provinsi bisa tepat sasaran, perlu adanya koordinasi yang sinergis antara pemerintah desa, Bappeda kabupaten, dan Bappeda provinsi. Selain itu, sosialisasi kepada kepala desa dan masyarakat setempat juga menjadi hal yang tak boleh diabaikan.

Dalam diskusi, Ineu juga menginformasikan bahwa saat ini DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2026. Ia menyebut, program-program non-infrastruktur akan mulai dijalankan pada tahun tersebut.

Teh Ineu memaparkan tujuan pengawasan pemerintahan daerah (foto:ist) 

“Namun untuk program infrastruktur seperti irigasi, rutilahu (rumah tidak layak huni), dan penanganan sampah, tetap menjadi prioritas. Termasuk juga pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta solusi atas berbagai permasalahan yang ada di desa,” terangnya.

Teh Ineu berharap, hasil pengawasan yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Jabar dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi penyusunan program prioritas pemerintah provinsi ke depan. Harapannya, program-program tersebut benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

“Kita harus tetap semangat, terus berjuang bersama, bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah Sumedang, Majalengka, dan Subang,” pungkasnya.(Sein)