Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Peresmian Balé Pananggeuhan, Dorong Perluasan Layanan ke Seluruh Daerah

Klik

Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, H. Memo Hermawan dari Fraksi PDI Perjuangan

BANDUNG, Faktabandungraya.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan Balé Pananggeuhan, sebuah pusat pelayanan dan pengaduan publik satu pintu yang berlokasi di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung. Peresmian ini mendapat apresiasi dari Komisi I DPRD Jawa Barat yang menilai kehadiran layanan ini sebagai langkah maju dalam reformasi pelayanan publik.

Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Memo Hermawan dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa hadirnya Balé Pananggeuhan menunjukkan komitmen Pemprov Jabar dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Ini bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam memberikan solusi langsung bagi masyarakat. Sebuah langkah positif yang patut kita dukung,” ujar Memo di Bandung, Selasa (8/10/2025).

Menurutnya, sistem pelayanan dan pengaduan publik yang lebih terintegrasi ini akan memudahkan masyarakat, khususnya di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, untuk menyampaikan berbagai aduan maupun permintaan bantuan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga bantuan hukum.

Namun demikian, Memo mendorong agar program Balé Pananggeuhan tidak hanya berhenti di Kota Bandung. Ia berharap layanan serupa juga bisa hadir di berbagai daerah lain di Jawa Barat seperti Cirebon, Garut, dan Bogor.

“Idealnya, setiap kota dan kabupaten memiliki pos pengaduan seperti ini. Pelayanan kepada masyarakat itu tanggung jawab bersama, bukan hanya milik pemerintah provinsi,” tegasnya.

Balé Pananggeuhan sendiri dibentuk dengan pendekatan kolaboratif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi menggandeng berbagai pihak, termasuk Baznas Jabar, untuk memperluas jangkauan layanan serta mempercepat penanganan kasus.

“Langkah kolaboratif ini sudah sangat tepat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menanggapi aduan dan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan Baznas, misalnya, sangat membantu dalam penanganan kasus yang memerlukan bantuan ekonomi atau dukungan spiritual secara cepat,” tambahnya.

Dukungan terhadap Balé Pananggeuhan juga datang dari DPRD Jawa Barat. Memo memastikan bahwa Komisi I akan terus mengawal dan memberikan dukungan, terutama dari sisi operasional dan mobilitas.

“Kami di DPRD, khususnya Komisi I, mendukung penuh agar Balé Pananggeuhan dapat terus berkembang dan benar-benar menjadi wajah baru pelayanan publik di Jawa Barat,” pungkasnya.

Dengan hadirnya Balé Pananggeuhan, Pemprov Jabar diharapkan mampu menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat. (sein).