Kondisi BIJB Kertajati Memperihatinkan, Komisi III DPRD Jabar Desak Pembenahan Menyeluruh

Klik

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Dr.Hj.Ineu Purwadewi Sundari, cukup gemes dan perihatin atas kondisi BIJB Kertajati Majalengka

BANDUNG , Faktabandungraya.com— Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi memprihatinkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Dalam kunjungan kerjanya baru-baru ini, para anggota dewan menemukan banyak fasilitas bandara yang rusak dan mendesak agar dilakukan perbaikan menyeluruh.

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., mengatakan, tinjauan langsung ke lokasi menunjukkan bahwa berbagai sarana dan prasarana di bandara tersebut dalam kondisi kurang layak. Hal itu juga diperkuat dengan laporan dari manajemen PT BIJB Kertajati dalam rapat kerja bersama.

"Kondisinya memang cukup memprihatinkan. Banyak fasilitas yang rusak dan perlu segera direnovasi. Kami melihat langsung dan juga menerima laporan dari pihak pengelola. Maka dari itu, Komisi III mendorong agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh dan sesegera mungkin," ujar Ineu saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Selasa (4/10/2025).

Ineu yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini menegaskan, BIJB Kertajati adalah proyek kebanggaan Jawa Barat yang telah menghabiskan dana besar dari APBD provinsi. Karena itu, keberadaannya harus dimaksimalkan, bukan justru terbengkalai.

Pimpinan dan Anggota Komisi III saat kunker ke BIJB Kertajati

"Ini adalah aset strategis daerah. Sayangnya, sejak mulai beroperasi pada Juni 2018, pemanfaatannya masih belum optimal. Padahal, bandara ini punya potensi besar untuk menjadi gerbang pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi di Jawa Barat," tuturnya.

Lebih lanjut, Ineu menekankan pentingnya keterlibatan operator maskapai, baik domestik maupun internasional, agar BIJB tidak stagnan. Kolaborasi dengan berbagai pihak dinilai penting untuk menghidupkan kembali aktivitas di bandara tersebut.

"Kita butuh keterlibatan operator penerbangan dari berbagai negara agar BIJB bisa bersaing di tingkat regional. Ini sangat mendesak, agar keberadaan bandara ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III juga sekaligus membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026, yang salah satu fokusnya adalah alokasi anggaran bagi revitalisasi infrastruktur strategis seperti BIJB. (sein).