Edwin Senjaya Desak Dinkes Kota Bandung dan Manajemen RSUD Bandung Kiwari Benahi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Klik

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya

BANDUNG, Faktabandungraya,--- Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, mendesak Dinas Kesehatan Kota Bandung dan manajemen RSUD Bandung Kiwari untuk segera membenahi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Desakan tersebut menyusul masih adanya keluhan warga terkait layanan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

 Edwin menilai, besarnya alokasi anggaran kesehatan yang digelontorkan pemerintah seharusnya berbanding lurus dengan mutu pelayanan yang diterima masyarakat. Pada 2026, Dinas Kesehatan Kota Bandung mendapatkan anggaran sekitar Rp1,56 triliun, sementara RSUD Bandung Kiwari memperoleh dana hingga Rp250 miliar.

“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sudah optimal dan prima,” ujar Edwin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (21/1/2026).

Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya persoalan. DPRD Kota Bandung, kata Edwin, masih menerima laporan warga yang kesulitan mendapatkan kamar perawatan di RSUD Bandung Kiwari. Bahkan, sejumlah pasien terpaksa menunggu lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena dinilai kurang sigapnya petugas.

“Kami masih menemukan masyarakat yang harus antre di IGD dan kesulitan mendapatkan kamar. Ini tentu menjadi catatan serius bagi kami,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Edwin menekankan bahwa RSUD Bandung Kiwari sebagai rumah sakit publik harus memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada seluruh warga Kota Bandung, tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi pasien.

“Seluruh warga Kota Bandung berhak mendapatkan layanan kesehatan terbaik. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edwin berharap RSUD Bandung Kiwari mampu merefleksikan makna namanya yang berarti “kekinian” dengan menghadirkan layanan kesehatan yang modern, responsif, dan sigap dalam mengantisipasi berbagai persoalan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, pembenahan pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan manajemen rumah sakit. DPRD, kata Edwin, akan terus melakukan pengawasan agar perbaikan pelayanan benar-benar terwujud.

“Kita memiliki semangat yang sama untuk membenahi persoalan pelayanan kesehatan di Kota Bandung. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Jika tidak, kami akan melakukan evaluasi secara serius terhadap rumah sakit tersebut,” pungkasnya. (*/red).