Evaluasi Program RMP, Disdik Bandung Fokus Tepat Sasaran bagi Siswa Tidak Mampu

Klik

ilustasri siswa baru ketika melanjutkan ke SMP


 

BANDUNG, Faktabandungraya,--- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung memastikan Program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) tetap berjalan pada tahun 2026 untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Meski demikian, Pemerintah Kota Bandung melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya.

Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan RMP masih menjadi instrumen penting untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan. Program ini mencakup bantuan operasional sekolah serta dukungan bagi siswa yang masuk kategori rawan melanjutkan pendidikan.

“RMP masih berlaku seperti biasa untuk SD dan SMP di Kota Bandung. Namun tentu ada evaluasi dari pelaksanaan tahun 2025 hingga sekarang,” ujar Asep saat dikonfirmasi Humas, Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi, Disdik Kota Bandung menghentikan skema bantuan RMP yang sebelumnya diberikan langsung kepada orang tua murid. Kebijakan tersebut diambil untuk menghindari potensi tumpang tindih dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikelola pemerintah pusat.

“RMP untuk keperluan murid yang diberikan langsung kepada orang tua kami hentikan karena sudah ada PIP. Kami khawatir terjadi duplikasi bantuan,” jelasnya.

Selain penyesuaian skema, anggaran RMP pada tahun 2026 juga mengalami perubahan. Asep menyebutkan, anggaran RMP tahun ini berada di kisaran hampir Rp40 miliar, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai hampir Rp43 miliar. Meski demikian, jumlah penerima manfaat dipastikan tetap meningkat seiring bertambahnya kuota penerimaan peserta didik baru.

“Peningkatan jumlah penerima pasti ada, karena sejalan dengan penerimaan peserta didik baru. Sekarang per kelas 36 siswa, sehingga kebutuhan intervensi juga meningkat,” katanya.

Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, Disdik Kota Bandung secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi. Penyaluran RMP, khususnya bantuan operasional yang bersumber dari APBD Kota Bandung, difokuskan kepada sekolah swasta, sementara sekolah negeri dibiayai melalui skema pendanaan lainnya.

“Monitoring tetap dilakukan. RMP dari APBD kami berikan ke sekolah swasta karena sekolah negeri sudah dibiayai melalui mekanisme yang berbeda,” ungkap Asep.

Penetapan penerima manfaat RMP dilakukan berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos). Ke depan, pendataan akan mengacu pada basis Data Sosial Ekonomi Nasional (SEN) dengan segmentasi desil 1 hingga desil 5, guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran.

Terkait respons masyarakat, Asep menyebut program RMP mendapat apresiasi dari para orang tua murid, khususnya keluarga dengan kondisi ekonomi rentan. Namun, hasil evaluasi juga menemukan masih adanya penyalahgunaan bantuan oleh sebagian kecil penerima.

“Pada bantuan seragam, sepatu, tas, dan buku, masih ditemukan penyalahgunaan. Walaupun tidak banyak, ini menjadi bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.

Karena itu, Disdik Kota Bandung menegaskan penggunaan anggaran RMP harus sesuai dengan mekanisme dan peruntukan yang telah ditetapkan.

“RMP ini merupakan amanat untuk membantu anak didik yang kurang mampu. Jadi harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh di luar mekanisme yang sudah ditentukan,” pungkas Asep. (kyy/red).