Tren Kendaraan Listrik Ancam PAD Jabar, Komisi III Evaluasi Kinerja P3D Kabupaten Bandung Barat

Klik

Ketua Komisi III DPRD Jabar H. Jajang Rohana

BANDUNGBARAT, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menilai trend kendaraan listrik terutamanya roda dua mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya di Kabupaten Bandung Barat.

Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka melakukan evaluasi kinerja mitra kerja Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan arah kebijakan dan rencana kerja tahun 2026, Kabupaten Bandung Barat, Jumat, (9/1/2026).

Menurut Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana, ada kecenderungan perubahan penggunaan kendaraan bermotor jenis bensin ke listrik secara masif di masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat saat ini.

Perkembangan penggunaan kendaraan listrik dinilai perlu diantisipasi secara cermat agar tidak berdampak pada stabilitas penerimaan daerah, mengingat sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi kontributor utama pendapatan provinsi.

“Komisi III DPRD Jawa Barat mencatat dinamika dan tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan, salah satunya berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap kendaraan bermotor (jenis bensin ke listrik),” ungkap Jajang Rohana.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat lanjut Jajang Rohana mengatakan, perlu menyiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap perubahan tren berkendara masyarakat saat ini yakni, dari kendaraan bermotor jenis bensin ke listrik.

Pimpinan dan Anggota Komisi III saat kunker ke P3D KBB

“Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karena itu, kebijakan terkait kendaraan listrik perlu disiapkan secara bertahap dan matang,” pintanya.

Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bersama dalam rangka menyusun target pendapatan yang lebih terukur dan realistis pada tahun anggaran berikutnya, termasuk dalam pembahasan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pendapatan ke depan.

“Capaian hingga akhir 2025 tentu menjadi bahan evaluasi bersama. Di awal tahun ini, kita perlu berhati-hati dan cermat dalam menetapkan target, termasuk dalam pembahasan APBD 2026, agar target yang ditetapkan tetap realistis dan dapat dicapai,” ujarnya.(*/sein).