Komisi V DPRD Jabar Temukan Ketidaksesuaian Bantuan dan Kebutuhan Riil di SMKN 2 Banjar

Klik

Komisi V DPRD Jabar rapat dengan SMKN 2 Banjar

 

BANJAR , Faktabandungaraya,--- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti adanya ketidaksesuaian antara bantuan pendidikan yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian dengan kebutuhan riil sekolah. Temuan tersebut terungkap saat kunjungan kerja Komisi V ke SMKN 2 Kota Banjar, Senin (12/1/2026), dalam rangka meninjau kondisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Unggulan (PU).

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, mengatakan bahwa persoalan utama yang ditemukan adalah lemahnya sinkronisasi data kebutuhan sekolah dengan bantuan yang diberikan pemerintah.

“Yang paling pokok adalah adanya miss kebutuhan. Apa yang diberikan oleh Dinas atau Kementerian sering kali tidak sesuai dengan yang diajukan sekolah. Ke depan, data harus benar-benar valid dan lengkap agar distribusi bantuan tidak lagi keliru,” tegas Aceng.

Selain masalah data, Komisi V juga menyoroti tingginya beban operasional yang harus ditanggung SMK. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dasar pendidikan kejuruan dengan sumber anggaran yang tersedia.

“Ada problem serius terkait besarnya pengeluaran SMK. Dana yang ada belum mampu menutupi kebutuhan baju praktik dan bahan praktik siswa. Padahal, kegiatan praktik merupakan inti dari pendidikan kejuruan,” tambahnya.

Komisi V bersama SMKN 2 Banjar  

Menurut Aceng, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) saat ini belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan siswa, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran praktik.

Di sisi lain, SMKN 2 Kota Banjar juga masih menghadapi sejumlah tantangan lain, di antaranya keterbatasan ruang kelas serta kekurangan tenaga pengajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum SMK Pusat Unggulan.

Komisi V DPRD Jabar pun mendorong adanya perbaikan pola komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas (KCD), dan pihak sekolah. Sinergi yang baik dinilai penting agar persoalan di lapangan dapat segera ditangani secara cepat dan tepat sasaran.

“Kami berharap ke depan terbangun komunikasi yang lebih baik, sehingga setiap permasalahan pendidikan, khususnya di SMK Pusat Unggulan, dapat segera teratasi,” pungkas Aceng. (*/red).