 |
| Perayaan Hari Jadi Bandung (foto: dok humpro) |
Setahun sudah Kota Bandung kembali
dipimpin wali kota definitif. Harapan publik kala itu begitu besar: lahirnya
perubahan nyata, percepatan pembenahan kota, serta inovasi konkret untuk
menjawab persoalan klasik yang selama ini membelit Bandung.
Namun setelah satu tahun berjalan,
publik mulai bertanya: di mana gebrakan yang dijanjikan?
Bandung hari ini seperti berada di
persimpangan jalan. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung berkembang
menjadi kota metropolitan dengan karakter high density. Secara geografis, kota
ini berada di cekungan yang rentan terhadap akumulasi persoalan lingkungan jika
tidak dikelola secara arif dan sistemik.
Di atas kertas, potensi Bandung sangat
besar. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung memiliki kekuatan di sektor
ekonomi kreatif, digitalisasi, pendidikan, hingga pariwisata. Namun di
lapangan, persoalan perkotaan justru semakin kompleks: sampah menumpuk,
kemacetan meningkat, kerusakan jalan berulang, dan banjir yang terus menghantui
saat musim hujan tiba.
Jika kondisi ini dibiarkan tanpa
lompatan kebijakan strategis, maka degradasi lingkungan dan penurunan kualitas
hidup warga menjadi ancaman nyata. Pemerintah Kota harus mencerminkan tata
kelola profesional yang menghadirkan good governance dalam pelayanan publik,
bukan sekadar retorika.
Krisis Sampah Tanpa Terobosan
Persoalan sampah menjadi isu paling
krusial. Pasca dinamika pengelolaan di TPA regional, solusi alternatif yang
konkret dan berkelanjutan belum tampak signifikan. Pembentukan petugas pengolah
sampah memang langkah awal, namun hasil pengawasan menunjukkan perubahan belum
terasa di banyak titik.
Tumpukan sampah di pinggir jalan
bukan hanya persoalan estetika. Ia memicu polusi, mempersempit badan jalan,
mengganggu pejalan kaki, serta berdampak pada kesehatan masyarakat. Efek
dominonya luas.
Konsep 3R belum berjalan efektif,
edukasi pengurangan sampah dari sumber belum masif, dan inovasi teknologi
pengolahan belum menjadi prioritas utama. Sudah saatnya pengelolaan sampah
diarahkan pada konsep green economy dengan target zero waste yang terukur dan
berbasis rencana aksi konkret. Tanpa kebijakan strategis, krisis ini berpotensi
menjadi ancaman ekologis jangka panjang.
Kemacetan dan Transportasi: Perlu
Integrasi Serius
Kemacetan semakin menggerus
produktivitas warga. Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak diimbangi sistem
transportasi publik yang terintegrasi. Program angkutan umum berbasis teknologi
memang mulai diperkenalkan, namun pada praktiknya masih terjadi tumpang tindih
dengan angkutan konvensional.
Hasil pemantauan menunjukkan
sebagian armada minim penumpang, sementara praktik berhenti sembarangan masih
terjadi. Artinya, kebijakan transportasi belum menyentuh akar persoalan:
integrasi sistem, penataan rute, serta perubahan perilaku. Bandung membutuhkan
keberanian untuk melakukan reformasi transportasi secara konsisten dan terukur.
Pengangguran dan Ekonomi Kreatif
Sebagai pusat ekonomi kreatif,
Bandung seharusnya menjadi lokomotif lahirnya lapangan kerja berbasis inovasi.
Namun kenyataannya, angka pengangguran masih tinggi, termasuk dari kalangan
sarjana.
UMKM dan pelaku ekonomi kreatif
belum mendapatkan stimulus kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Padahal
sektor inilah yang menjadi kekuatan utama kota. Diperlukan kebijakan afirmatif
yang mampu mendorong akses permodalan, pelatihan berbasis kebutuhan industri,
hingga integrasi dengan pasar digital.
Infrastruktur dan Banjir: Pola Lama
yang Berulang
Kerusakan jalan masih ditangani
dengan pola tambal sulam. Koordinasi antarinstansi belum optimal sehingga
kualitas perbaikan sering tidak bertahan lama. Di sisi lain, penanggulangan
banjir berjalan lambat dan cenderung reaktif.
Diperlukan pendekatan lintas
wilayah, terutama dengan daerah hulu, pembangunan sistem drainase
berkelanjutan, serta penambahan ruang terbuka hijau secara masif dan sistemik.
Sumur resapan, RTH sempadan sungai, dan taman kota harus menjadi bagian dari
desain ekosistem perkotaan, bukan sekadar proyek tahunan.
Banyak Rencana, Minim Eksekusi
Digitalisasi layanan publik dan
revitalisasi kawasan heritage telah diumumkan. Namun masyarakat menunggu
implementasi nyata, bukan sekadar perencanaan dan komunikasi publik.
Setiap kepemimpinan membutuhkan
“signature program” yang menjadi identitas arah pembangunan. Hingga kini, belum
terlihat program terobosan yang benar-benar menjadi penanda perubahan
signifikan.
Bandung tidak kekurangan ide. Yang
dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan strategis, sense of urgency,
dan konsistensi eksekusi.
Kini saatnya memilih arah. Kota ini
tidak boleh terus berada di persimpangan jalan. Bandung harus melangkah maju
dengan kebijakan tegas, terukur, dan berpihak pada warganya. Karena pada
akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan pada banyaknya rencana,
melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
