![]() |
| Masih ada anak-anak Jabar belajar pakai lampu minyak (ist) |
Kondisi tersebut mendapat perhatian
serius dari DPRD Jawa Barat. Melalui program Listrik Desa, DPRD mendorong
Pemprov Jabar agar mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa
akses listrik.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H.
Zulkifly Chaniago, BE dari Fraksi Demokrat menegaskan bahwa kehadiran listrik
di setiap rumah warga bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.
“Kebutuhan listrik saat ini merupakan
kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong percepatan
pencapaian misi Jabar Caang melalui program Listrik Desa,” ujar Zulkifly saat
dihubungi di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (4/2/2026).
Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa
Barat, sebanyak 121.871 rumah yang belum berlistrik tersebar di 1.737 desa.
Dari jumlah tersebut, 7.217 rumah sama sekali belum memiliki aliran listrik,
sementara 114.654 rumah lainnya masih bergantung pada aliran listrik dari rumah
tetangga.
“Masih cukup banyak rumah warga kurang
mampu di Jawa Barat yang belum menikmati aliran listrik secara layak. Ini tentu
menjadi perhatian bersama antara Pemprov dan DPRD Jawa Barat,” kata Zulkifly.
Ia mengungkapkan, dalam APBD Jawa
Barat Tahun Anggaran 2026 telah dialokasikan anggaran cukup besar, tapi pasti
besarannya perlu di konfirmasi lagi ke Dinas ESDM Jabar untuk Program Listrik
Desa. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pemasangan listrik gratis bagi
masyarakat kurang mampu.
Program pemasangan listrik gratis ini
ditujukan untuk memberikan sambungan listrik baru bagi rumah tangga tidak mampu
yang selama ini belum tersentuh jaringan PLN atau masih bergantung pada
sambungan tidak resmi.
Menurut Zulkifly, program tersebut
bertujuan menciptakan akses energi yang lebih adil, meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, serta membuka peluang ekonomi dan pendidikan. Kehadiran listrik di
rumah warga juga menjadi indikator penting kesejahteraan.
“Listrik bukan sekadar soal
penerangan. Ini menyangkut kualitas hidup masyarakat – dari pendidikan,
kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi. Jadi harus jadi prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa
Program Listrik Desa akan menyasar rumah tangga miskin di sejumlah kabupaten
dan kota, terutama di wilayah permukiman padat, kawasan urban pinggiran,
desa-desa yang belum merata akses jaringan listriknya, serta daerah terpencil
dan rawan ekonomi.
Meski demikian, Zulkifly menyadari
bahwa realisasi program tersebut sangat bergantung pada kemampuan keuangan
daerah. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat mendorong agar Program
Listrik Desa dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami berharap program ini terus
dilanjutkan sesuai kemampuan anggaran, sehingga ke depan seluruh masyarakat
kurang mampu di Jawa Barat dapat menikmati akses listrik sebagai kebutuhan
dasar,” pungkasnya. (syaf/sein).
