![]() |
| Rasio Gini dan Stunting masih jadi tantangan Pemkot Bandung |
“Ini tantangan. Walaupun turun,
masih jauh di atas standar nasional,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis
19 Februari 2025.
Penurunan angka kemiskinan tidak
serta-merta menyelesaikan persoalan ketimpangan. Pergerakan warga dari desil
1–5 ke desil 6 memang menandakan perbaikan, tetapi sekaligus menimbulkan risiko
baru terkait akses bantuan sosial.
Selain itu, persoalan stunting
menjadi sorotan utama. Berdasarkan hasil pemantauan Sistem Keamanan Lingkungan
(Siskamling) dan Laci RW, sebanyak 27 persen rumah di Kota Bandung belum
memiliki septic tank.
Akibatnya, limbah rumah tangga
masih dibuang langsung ke sungai. Kondisi ini memicu tingginya angka diare,
yang berkontribusi pada kasus stunting.
Tak hanya itu, rumah tidak layak
huni (rutilahu) dengan sirkulasi udara dan pencahayaan buruk turut memicu
tingginya kasus tuberkulosis (TBC).
Farhan menilai persoalan septic
tank tidak sederhana. Banyak rumah di gang padat memiliki toilet di bagian
belakang yang menghadap sungai.
Untuk memindahkan saluran ke
septic tank komunal di depan rumah, warga membutuhkan biaya sekitar Rp5
juta—angka yang cukup berat bagi sebagian masyarakat.
Sebagai solusi, Pemkot Bandung
mengembangkan inovasi biotank. Jika sebelumnya satu septic tank komunal untuk
3–5 rumah menelan biaya Rp21 juta, kini bisa ditekan menjadi sekitar Rp15 juta.
Biotank tersebut tidak perlu
disedot secara rutin karena menggunakan cairan pengurai seharga sekitar Rp60
ribu per tiga bulan.
Ke depan, Pemkot akan menyiapkan
skema subsidi mirip program rutilahu untuk membantu biaya pemindahan saluran
toilet warga.
“Ini soal keberpihakan anggaran.
Kita harus hadir untuk memastikan sanitasi membaik,” ungkapnya. (rob/red).
.jpeg)