Kunjungi BBWS Ciliwung-Casadane, Pansus XI DPRD Jabar Soroti Lemahnya Pengawasan Pemanfaatan Air

Klik

Pansus XI DPRD Jabar kunjungi BBWS  Ciliwung Casadane (foto:dok.jms).

BOGOR, FAKTABADUNGRAYA,--- Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan air dalam kunjungan kerja ke Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali informasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat.

Anggota Pansus XI DPRD Provinsi Jawa Barat, Zulkifli Chaniago, menegaskan bahwa sistem perizinan serta pengawasan pemanfaatan air perlu diperkuat agar tidak terjadi pelanggaran yang berpotensi merugikan daerah, khususnya terkait batas volume pengambilan air.

“Dalam beberapa kunjungan, kami menemukan masih banyak pelanggaran terkait volume pemanfaatan air. Dinas Sumber Daya Air harus tegas dalam menegakkan aturan mengenai batas volume sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi antara BBWS dan Dinas Sumber Daya Air juga perlu diperkuat,” tegasnya.

Sementara itu, pimpinan Pansus XI, Yusuf Maulana, menjelaskan bahwa Raperda yang tengah disusun akan mengatur secara khusus tata kelola, perizinan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya air. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perda ini berbicara secara khusus mengenai air dan sumber air. Kami berharap informasi yang diperoleh hari ini dapat menjadi bahan konstruktif dalam penyusunannya. Dengan adanya Perda ini, diharapkan pengelolaan sumber daya air semakin optimal dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan anggota Pansus XI lainnya, Asep Syamsudin, yang menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya air.

Menurutnya, penguatan penegakan hukum juga perlu dilakukan agar setiap pelanggaran dapat terdata secara sistematis dan tidak terus berulang di masa mendatang.

Melalui kunjungan kerja ini, Pansus XI DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan regulasi yang disusun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperjelas mekanisme pengawasan sekaligus menjawab berbagai persoalan nyata terkait pengelolaan sumber daya air di lapangan. (syaf/sein).