 |
| Anggota Komisi IV DPRD Jabar H.Zulkifly Chaniago, BE dari Fraksi Demokrat |
Evaluasi tersebut dilakukan dalam
rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Cirebon,
Rabu (8/4/2026). Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya legislatif dalam mengkaji
efektivitas program pembangunan infrastruktur yang telah berjalan selama satu
tahun anggaran.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar,
Zulkifly Chaniago, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman
terhadap kinerja mitra kerja, khususnya di bidang jalan, perhubungan, dan
sumber daya air.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV
meminta setiap OPD memaparkan capaian program kerja tahun 2025 sebagai bahan
evaluasi terhadap LKPJ Gubernur. Mitra kerja yang hadir di antaranya UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon, Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang (BMPR), UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai
Cimanuk-Cisanggarung, serta Dinas Perhubungan wilayah Cirebon.
Dari sektor jalan, Komisi IV
mengapresiasi capaian tingkat kemantapan jalan yang mencapai 95 persen oleh
UPTD PJJ Wilayah VI. Meski demikian, dewan tetap menekankan pentingnya
peningkatan intensitas pemeliharaan agar kualitas jalan tetap terjaga dan tidak
mengalami penurunan fungsi.
Sementara di sektor perhubungan,
realisasi pemasangan penerangan jalan umum (PJU) telah mencapai 100 persen.
Namun, Komisi IV menemukan sejumlah kendala di lapangan, seperti adanya titik
yang belum teraliri listrik serta pemasangan PJU ganda yang dinilai berpotensi
menimbulkan inefisiensi anggaran, khususnya dalam biaya listrik.
Adapun pada sektor sumber daya air,
perhatian difokuskan pada persoalan tumpang tindih pencatatan aset antara
pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Selain itu, Komisi IV juga
menilai perlunya peningkatan alokasi anggaran guna mendukung program ketahanan
pangan secara lebih optimal.
Sebagai tindak lanjut, DPRD
Provinsi Jawa Barat melalui Komisi IV merekomendasikan peningkatan pemeliharaan
infrastruktur jalan, penataan ulang sistem PJU agar lebih efisien, serta
pembenahan tata kelola aset dan penguatan anggaran di sektor sumber daya air.
Meski memberikan sejumlah catatan,
Komisi IV tetap mengapresiasi kinerja mitra kerja yang secara umum dinilai
cukup baik dan menunjukkan capaian positif. Ke depan, seluruh program
diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat Jawa Barat. (syaf/sein).
