 |
| Wali kota Bandung Farhan bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar meluncurkan Sensus Ekonomi 2026 |
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar
Widyasanti, menyatakan Kota Bandung dipilih karena dinilai memiliki kesiapan
serta praktik baik (best practice) yang dapat diadopsi oleh daerah lain,
termasuk wilayah di Jawa Barat seperti Kabupaten Garut.
“Sensus ekonomi ini bukan hanya
milik BPS, tetapi milik kita semua. Partisipasi masyarakat sangat menentukan
kualitas data yang dihasilkan untuk mendukung kebijakan pembangunan,” ujarnya
saat kegiatan sosialisasi di Balai Kota Bandung.
Amalia menegaskan, Sensus Ekonomi
2026 menjadi momentum penting untuk memotret perubahan struktur ekonomi
nasional, terutama setelah pandemi COVID-19 serta pesatnya pertumbuhan ekonomi
digital. Aktivitas ekonomi berbasis platform seperti perdagangan elektronik
hingga layanan digital menjadi sektor yang kini memiliki kontribusi signifikan.
Mengacu pada hasil Sensus Ekonomi 2016, Jawa Barat didominasi oleh usaha mikro kecil (UMK) dengan jumlah mencapai 4,5 juta unit usaha. Namun, data tersebut dinilai sudah tidak lagi merepresentasikan kondisi terkini.
Palu dipukulkan saat peresmian peluncuran Sensus Ekonomi 2026
“Banyak aktivitas ekonomi baru yang
berkembang, seperti e-commerce, bank emas, hingga ekonomi hijau. Semua itu akan
kami potret dalam sensus kali ini,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup
seluruh aktivitas usaha, baik formal maupun informal, mulai dari skala rumah
tangga hingga perusahaan besar. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode,
yakni pengisian mandiri secara daring, wawancara langsung oleh petugas, serta
penggunaan kuesioner digital berbasis perangkat gawai.
Untuk menjamin keamanan data, BPS
memastikan setiap petugas dibekali identitas resmi dan QR Code sebagai alat
verifikasi. Selain itu, sistem enkripsi diterapkan guna menjaga kerahasiaan
informasi responden.
Sementara itu, Wali Kota Bandung,
Muhammad Farhan, menyambut baik pelaksanaan sensus tersebut. Ia menekankan pentingnya
data statistik sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
“Setiap kebijakan harus berbasis
data. Dengan data yang akurat, program yang dijalankan akan lebih terukur dan
efektif,” ujarnya.
Farhan juga menyoroti posisi
strategis Bandung sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di
sektor digital, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menyebut,
Pemerintah Kota Bandung telah mengembangkan program Layanan Catatan Informasi
hingga tingkat RW (LACI RW) untuk mendukung integrasi data dengan BPS.
Pemkot Bandung, lanjutnya,
berkomitmen penuh menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 guna menghadirkan data yang
mutakhir, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data statistik harus menjadi
fondasi menuju Bandung yang unggul, Jawa Barat istimewa, dan Indonesia maju,”
kata Farhan. (kyy/red).
