Komisi II DPRD Kota Bandung Dorong Integrasi Data UMKM dan Penguatan Aplikasi Belanja Lokal

Klik

Komisi II DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja bersama DiskopUKM, di Kantor DiskopUKM Kota Bandung (foto:humpro).

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi II DPRD Kota Bandung bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) Kota Bandung membahas integrasi data UMKM melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) serta pengembangan aplikasi belanja online produk lokal, dalam rapat kerja yang digelar di Kantor DiskopUKM Kota Bandung, Rabu (8/4/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.Pd., Sekretaris Komisi II Asep Sudrajat, S.A.P., serta anggota Komisi II lainnya, yakni Eko Kurnianto W, Indri Rindani, dan Mukhamad Adi Widyanto.

Dari pihak eksekutif, hadir Kepala DiskopUKM Kota Bandung Drs. H. R. Budhi Rukmana, M.A.P., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Henryco Arie Sapiie, S.E., Ak., serta perwakilan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada pentingnya integrasi data UMKM agar lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses oleh berbagai perangkat daerah. Melalui pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), diharapkan data UMKM dapat terhubung lintas sektor sehingga mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, pengembangan aplikasi belanja online produk UMKM lokal Kota Bandung juga menjadi perhatian utama. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah pemasaran digital yang efektif bagi pelaku UMKM sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih mencintai dan menggunakan produk lokal.

Komisi II DPRD Kota Bandung menilai bahwa digitalisasi dan integrasi data merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem UMKM di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan potensi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi pelaku usaha secara lebih komprehensif.

Sementara itu, sinergi antara DiskopUKM dan Diskominfo dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem yang terintegrasi dan aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Melalui rapat kerja ini, Komisi II berharap integrasi data UMKM dan pengembangan platform digital dapat segera direalisasikan, sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Kota Bandung serta memperluas akses pasar secara berkelanjutan. (Cipta/red).