Komisi IV DPRD Jabar Soroti Gini Ratio dan Tunda Bayar dalam LKPJ Gubernur 2025

Klik

Komisi IV saat menunjau lapangan infrastruktur jalan Provinsi 

KARAWANG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi IV DPRD Jawa Barat menyoroti sejumlah catatan strategis dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja perangkat daerah.

Salah satu perhatian utama adalah capaian indikator makro, khususnya koefisien gini (gini ratio) yang dinilai belum mencapai target. Kondisi ini dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius oleh lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Zulkifly Chaniago, menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperbaiki capaian tersebut agar ketimpangan ekonomi dapat ditekan.

Selain itu, Komisi IV juga menyoroti persoalan tunda bayar yang masih terjadi, terutama di sektor perhubungan dan bina marga. Penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran dinilai berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

“Penumpukan di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin,” ujar Zulkifly di Karawang, Kamis (2/4/2026).

Ia mengingatkan, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah. Oleh karena itu, perbaikan sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi hal yang mendesak.

Komisi IV juga meminta seluruh OPD untuk menyampaikan capaian kinerja secara transparan, baik dari sisi realisasi keuangan maupun efektivitas program. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Seluruh OPD harus menjelaskan capaian kinerjanya secara terbuka, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya,” katanya.

Lebih lanjut, hasil pembahasan LKPJ ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi DPRD kepada Gubernur Jawa Barat. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan agar lebih optimal, tepat sasaran, dan akuntabel.

Dengan evaluasi yang komprehensif, DPRD Jawa Barat berharap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Jawa Barat. (sayf/sein).