Komisi V DPRD Jabar Soroti Kinerja OPD dalam Pembahasan LKPJ Gubernur 2025

Klik

Bahas LKPJ Gubernur 2025, Komisi V DPRD Jabar soroti kinerja OPD


 

BEKASI, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Sorotan tersebut terutama ditujukan pada program yang dinilai melampaui target yang telah ditetapkan.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menyampaikan bahwa capaian yang melebihi target perlu dikaji secara menyeluruh. Evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah kondisi tersebut mencerminkan kinerja optimal atau justru menunjukkan perencanaan yang belum akurat.

“Perlu dilihat secara komprehensif, apakah target yang ditetapkan sebelumnya kurang tepat atau pelaksanaan program memang berjalan sangat baik,” ujar Encep di Kota Bekasi, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, pembahasan LKPJ menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah secara menyeluruh. Kegiatan pendalaman dilakukan selama tiga hari di sejumlah daerah, mulai dari Purwakarta hingga Bekasi.

Fokus pembahasan mencakup berbagai sektor strategis, di antaranya pendidikan, sosial, kebencanaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga sektor ketenagakerjaan dan kesehatan.

Dalam proses tersebut, Komisi V turut melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Dinas Kesehatan beserta jajaran rumah sakit dan laboratorium daerah.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana

Encep menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur efektivitas program pemerintah daerah.

“Hasil pembahasan ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ke depan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

Seluruh hasil evaluasi di tingkat komisi selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur 2025.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap dapat mendorong peningkatan kualitas perencanaan program serta memperkuat pelayanan publik di Jawa Barat secara nyata dan berkelanjutan.