 |
| Wali kota Bandung M.Farhan menyampaikan LKPJ 2025 |
Farhan mengungkapkan, realisasi
pendapatan daerah Kota Bandung pada 2025 mencapai Rp7,207 triliun atau 95,11
persen dari target Rp7,577 triliun. Pendapatan tersebut ditopang oleh
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,791 triliun (91,46 persen), pendapatan
transfer Rp3,367 triliun (98,13 persen), serta lain-lain pendapatan sah yang
terealisasi secara optimal.
Di sisi belanja, realisasi anggaran
mencapai Rp7,490 triliun atau 89,73 persen dari total anggaran Rp8,347 triliun.
Capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel
dalam mendukung program pembangunan.
Pada sektor pembangunan manusia,
Kota Bandung mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,66 poin,
yang masuk kategori tinggi dan melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat maupun
nasional. Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga terlihat dari usia harapan
hidup yang mencapai 76,30 tahun, rata-rata lama sekolah 11,41 tahun, serta
harapan lama sekolah 14,27 tahun.
“Capaian ini menunjukkan komitmen
Pemkot Bandung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara
berkelanjutan,” ujar Farhan.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kota
Bandung pada 2025 tercatat sebesar 5,29 persen, melampaui target 5,1 persen.
Meski sedikit berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, Farhan menilai
kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik ekonomi kota yang didominasi
sektor jasa dan konsumsi.
“Hal ini menunjukkan ekonomi Kota
Bandung tetap kuat, adaptif, dan mampu bertahan di tengah dinamika global,”
katanya.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp11,92 triliun atau 107,61 persen dari target Rp11,07 triliun. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Bandung.
Farhan menyerahkan berkas LKPJ 2025 kepada Ketua DPRD Jabar Asep Mulyadi
Di sektor lingkungan, Pemkot
Bandung mencatat penurunan emisi karbon sebesar 194.150 ton CO₂ ekuivalen atau
270,44 persen dari target yang ditetapkan. Selain itu, indeks kualitas
lingkungan hidup mencapai 58,42 dan indeks kelayakan kota berada di angka 8,34
poin, melampaui target yang direncanakan.
Farhan menegaskan, keberhasilan
tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola
pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan inovatif. Hal ini tercermin dari
tren peningkatan indeks reformasi birokrasi.
Ke depan, pembangunan Kota Bandung
akan terus diarahkan menjadi lebih inklusif, adil, dan toleran, dengan
penguatan sektor ekonomi kreatif serta akselerasi digitalisasi layanan publik.
Menutup penyampaiannya, Farhan
berharap DPRD Kota Bandung dapat memberikan rekomendasi konstruktif sebagai
bagian dari evaluasi bersama guna menyempurnakan kinerja pemerintahan di masa
mendatang.
“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi
bersama demi mewujudkan Bandung yang lebih maju, nyaman, dan berdaya saing,”
pungkasnya. (kyy/red).
