Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Pemkot Bandung Komitmen Kembangkan PSEL Sarimukti untuk Atasi Sampah Regional

Kamis, 16 April 2026 | 22:39 WIB Last Updated 2026-04-16T15:39:34Z
Klik
Wali kota Bandung M.Farhan menandatangani kesiapan Pemkot Bandung mendukung pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan  Sarimukti


BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan komitmennya dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Proyek ini dirancang sebagai solusi pengelolaan sampah terpadu untuk wilayah Bandung Raya, termasuk Kabupaten Cianjur dan Purwakarta.

Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Gedung Gedung Pakuan, dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Rabu (15/4/2026).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung siap mengelola sekitar 800 ton sampah per hari melalui skema PSEL tersebut. Ia menegaskan, langkah ini merupakan bentuk kolaborasi lintas daerah untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan bersama.

“Ini komitmen regional agar persoalan sampah bisa ditangani secara terintegrasi,” ujarnya.

Menurut Farhan, PSEL tidak hanya berfungsi sebagai solusi lingkungan, tetapi juga mampu menghasilkan energi listrik dari pengolahan sampah. Hal ini dinilai dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendukung kebutuhan energi di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Ia menambahkan, meskipun pasokan listrik di Jawa Barat saat ini relatif mencukupi, peningkatan kapasitas energi tetap diperlukan untuk mengimbangi kenaikan konsumsi energi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menekankan pentingnya forum Musrenbang sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sinkronisasi ini dinilai penting agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan saling mendukung.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kewenangan lintas sektor, seperti pembangunan infrastruktur yang melibatkan berbagai level pemerintahan.

“Diperlukan terobosan kebijakan agar pelaksanaan di lapangan bisa lebih fleksibel dan tetap berjalan optimal,” katanya. (*/red).

×
Berita Terbaru Update