PUKIS Soroti Gagalnya PMN DAMRI, Bukti Lemahnya Dukungan Negara pada Transportasi Publik

Klik

Bus DAMRI melayani transportasi publik sedang melintasi jalan desa


 

JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,--- Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen kuat dalam membangun transportasi publik yang merata. Hal ini menyusul kembali gagalnya Perum DAMRI memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN).

Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyebut penolakan tersebut mencerminkan minimnya keberpihakan negara terhadap layanan transportasi publik, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).

“Negara seolah tidak serius mewujudkan transportasi publik yang adil dan merata,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Sebelumnya, Dirut DAMRI Setia N. Milatia Moemin mengungkapkan bahwa pihaknya telah tiga kali mengajukan PMN, namun selalu ditolak oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Akibatnya, DAMRI memutuskan tidak lagi mengajukan pendanaan tersebut.

PUKIS menilai kondisi ini berdampak langsung pada tertundanya peremajaan armada, terutama untuk angkutan perintis di wilayah 3TP yang sebagian besar sudah tidak layak. Padahal, DAMRI kerap menjadi satu-satunya penyedia transportasi di daerah yang tidak diminati operator swasta.

Bus DAMRI tidak dapat PMN

Selain itu, tanpa dukungan pendanaan, kemampuan DAMRI untuk bersaing dan melakukan modernisasi layanan dinilai akan semakin terbatas.

PUKIS juga mendorong evaluasi skema pengadaan angkutan perintis oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebagai alternatif, mereka mengusulkan penerapan skema Public Service Obligation (PSO) melalui penugasan langsung, agar pendanaan lebih pasti dan berkelanjutan.

Di sisi lain, PUKIS meminta manajemen DAMRI tetap memperkuat tata kelola serta mengoptimalkan berbagai lini usaha, termasuk angkutan antarkota, pariwisata, dan logistik yang dinilai masih potensial.

PUKIS menegaskan, peran DAMRI sangat strategis dalam mendukung pemerataan transportasi nasional dan sejalan dengan visi pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto. Tanpa dukungan yang memadai, konektivitas dan pelayanan publik di berbagai daerah berisiko terganggu. (*/red).