![]() |
| Hewan kurban usai diperiksa kesehatan ditandai dgn lebel Sehat dan Layak |
Langkah tersebut dinilai penting
sebagai upaya antisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta antraks
pada hewan ternak menjelang meningkatnya kebutuhan hewan kurban.
“Antisipasi PMK dan antraks ini
sangat penting, mengingat beberapa tahun ke belakang masih ditemukan hewan
kurban yang dikirim dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB terjangkit PMK maupun
antraks masuk ke wilayah Jawa Barat,” kata Nia Purnakania di Gedung DPRD Jabar,
baru-baru ini.
Menurutnya, Jawa Barat menjadi
salah satu daerah tujuan utama distribusi hewan kurban sehingga berpotensi
besar menerima pasokan ternak dari berbagai daerah. Karena itu, pengawasan
kesehatan hewan harus dilakukan secara maksimal oleh Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan (DKPP).
Politisi PDI Perjuangan tersebut
mengatakan DPRD Jabar melalui Komisi II sebelumnya telah meminta DKPP
memperketat pemeriksaan kesehatan ternak di sejumlah pos pemeriksaan atau check
point yang berada di wilayah perbatasan dan jalur distribusi hewan ternak.
Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik strategis seperti Bogor, Bekasi, Banjar, Cirebon, dan Indramayu untuk memastikan setiap hewan yang masuk ke Jawa Barat dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular.

Tm Medis sedang memeriksa PMK Hewan Kurban
“Keberadaan check point di jalur
transportasi angkutan hewan sangat penting untuk memastikan setiap hewan yang
masuk ke Jabar tidak terjangkit PMK maupun antraks,” ujarnya.
Nia menuturkan, hingga saat ini
belum ditemukan hewan kurban di Jawa Barat yang terpapar PMK ataupun antraks.
Meski demikian, peningkatan kebutuhan ternak menjelang Iduladha tetap harus
diantisipasi melalui pengawasan yang ketat, khususnya terhadap sapi, kambing,
dan domba.
Ia menegaskan langkah antisipatif
perlu dilakukan sejak dini guna mencegah penyebaran penyakit yang dapat membahayakan
kesehatan hewan maupun masyarakat.
Selain pengawasan lalu lintas
ternak, Nia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan teknis mulai dari
pemeriksaan dokumen kesehatan hewan, asal-usul ternak, lokasi penampungan,
hingga proses penyembelihan dan pemeriksaan daging kurban.
“Pemeriksaan dokumen seperti
Sertifikat Veteriner Kesehatan Hewan (SVKH), asal hewan, tempat penampungan,
hingga pemeriksaan daging harus dilakukan secara optimal agar masyarakat merasa
aman saat berkurban,” tandas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung
tersebut. (Adip/sein).
