DPRD Jabar Sampaikan 83 Rekomendasi atas LKPJ Gubernur 2025, Soroti Kesehatan hingga Lingkungan

Klik

Ketua DPRD Jabar Dr.Buky Wibawa pimpin Rapat paripurna agenda LKPJ Gubernur 2025

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,---Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat menyampaikan sebanyak 83 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Bandung, Senin (11/5/2026).

Rekomendasi tersebut dibacakan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) XIII DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan. Dalam laporannya, DPRD menyoroti sejumlah sektor strategis yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hasim menyebut, salah satu fokus utama rekomendasi DPRD berada pada sektor pembangunan manusia, terutama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pada bidang kesehatan, DPRD menilai angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita masih menjadi persoalan yang harus segera ditangani melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan secara merata.

Selain itu, persoalan stunting juga dinilai masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan langkah penanganan lebih terintegrasi.

“Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” ujar Hasim.

Di bidang infrastruktur, DPRD mengapresiasi capaian pemantapan jalan yang terus menunjukkan perkembangan. Meski demikian, pemerataan konektivitas antarwilayah dinilai masih perlu diperkuat agar sejalan dengan arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara pada sektor kesejahteraan sosial, DPRD menyoroti pentingnya penguatan ketenagakerjaan melalui peningkatan keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Optimalisasi pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga kemitraan industri disebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Jawa Barat.

DPRD juga memberikan perhatian terhadap isu lingkungan hidup. Pengelolaan sampah, kualitas air, dan kualitas udara dinilai masih membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Bahkan, alokasi anggaran sektor lingkungan hidup yang hanya mencapai 0,4 persen dianggap perlu dievaluasi agar menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Dengan memperhatikan berbagai capaian dan tantangan tersebut, DPRD Jawa Barat memandang bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” katanya.

Menyanyikan lagu Indonesia Raya pada rapat paripurna LKPJ Gubernur 2025

Menurut Hasim, seluruh rekomendasi DPRD harus ditindaklanjuti secara serius melalui penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis. DPRD juga meminta Gubernur Jawa Barat membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut sebagai langkah perbaikan pembangunan daerah pada tahun mendatang.

DPRD menilai evaluasi LKPJ Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum koreksi arah pembangunan daerah agar kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Hasim menyampaikan sebuah hadis tentang pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ia pun berharap kepemimpinan Dedi Mulyadi mampu membawa Jawa Barat menjadi daerah yang lebih maju dan istimewa.

“Kita berharap, kepemimpinan KDM ke depan bisa lebih baik lagi. Sehingga bisa benar-benar mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” pungkasnya. (*/sein).