Jelang Iduladha, DPRD Jabar Minta Pemerintah Perketat Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban

Klik

Petugas DKPP dan Dinkes Jabar memeriksa hewan Kurban ( foto:dok.ist)

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Jawa Barat.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad menegaskan langkah tersebut penting dilakukan guna mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan penyakit Antrak yang hingga kini masih ditemukan di sejumlah daerah.

“Pemeriksaan kesehatan hewan kurban harus diperketat, terutama hewan yang masuk dari luar Jawa Barat. Jangan sampai ada hewan terjangkit PMK atapun Antrak masuk dan membahayakan masyarakat,” ujar Hasbullah saat dimintai tanggapannya terkait kesiapan kesehatan hewan kurban, Sabtu (9/6/2026).

Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan jaminan bahwa hewan kurban yang dijual dan disembelih dalam kondisi sehat serta layak konsumsi. Karena itu, DPRD Jabar meminta DKPP bersama Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesehatan hewan kurban di berbagai daerah.

Selain pengawasan di lokasi penjualan hewan kurban, DPRD juga meminta pemerintah segera menurunkan Tenaga Kesehatan Hewan (TKH) ke seluruh wilayah Jawa Barat guna melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara langsung.

Hasbullah menambahkan, pengawasan di wilayah perbatasan juga harus diperketat, khususnya di jalur masuk hewan ternak dari Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta.

Ia meminta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah DKPP Jabar meningkatkan pemeriksaan di pos-pos pemeriksaan atau check point perbatasan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dilengkapi surat keterangan kesehatan resmi dari daerah asal.

Hewan Sapi ini dinyatakan Sehat dan layak untuk kurban

“Kalau tidak memiliki surat resmi dan tidak dipastikan bebas PMK, sebaiknya diputar balik. Jangan ada toleransi,” tegasnya.

Hasbullah juga mengingatkan potensi masuknya hewan ternak melalui jalur tidak resmi atau jalur tikus. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta ikut melakukan pengawasan bersama petugas lapangan yang memahami wilayah tersebut.

Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan secara maksimal agar masyarakat dapat menjalankan ibadah kurban dengan aman dan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kesehatan hewan maupun keamanan daging yang dikonsumsi.

Ia berharap pengawasan ketat dari pemerintah dapat mencegah penyebaran PMK sekaligus menjaga kesehatan masyarakat menjelang pelaksanaan Hari Raya Iduladha. (AdiP/sein)