DPRD Jabar Perkuat Pengawasan Desa, Zulkifly Dorong Pemerintahan Transparan dan Berpihak pada Rakyat

Klik

Anggota DPRD Jabarr H. Zulkifly Chaniago, BE melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah di kec. Dawuan Kab Majalengka

MAJALENGKA, FAKTABANDUNGRAYA,--- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Zulkifly Chaniago, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pembangunan berjalan transparan serta benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Zulkifly saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Desa Gandu, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Senin (8/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat terhadap jalannya pemerintahan daerah hingga tingkat desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimcam, aparatur desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang terlibat langsung dalam dialog dan penyampaian aspirasi.

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifly menekankan bahwa pengawasan bukan semata mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.

“Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai aturan, mulai dari administrasi, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan desa,” ujar Zulkifly.

Politisi senior Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jabar XI meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang itu juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan koordinasi bersama pemerintah daerah agar solusi yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan warga.

Ia menilai, penguatan pengawasan menjadi semakin penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang profesional, terbuka, dan responsif.

Karena itu, pemerintah desa didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Zulkifly bersama peserta pengawasan pemerintahan daerah Kec. Dawuan Kab.Majalengka

“Pemerintah desa harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sehingga pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Zulkifly juga menegaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia berharap pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memperkuat kualitas pemerintahan desa sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

“Dengan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan pemerintahan desa dapat semakin profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, DPRD Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat guna memastikan roda pemerintahan berjalan baik serta pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat hingga ke tingkat desa. (*/red).