Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

DPRD Jabar Soroti Carut-Marut SPMB 2026, Komisi V Siapkan Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan

Kamis, 18 Juni 2026 | 14:32 WIB Last Updated 2026-06-18T07:33:38Z
Klik
Ketua DPRD Jabar Dr.Buky Wibawa menerima pimpinan dan anggota Komisi V terkait Carut Marut SPMB 2026



BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,---  Komisi V DPRD Jawa Barat mempertegas komitmennya untuk mengawal evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang menuai banyak keluhan masyarakat. Berbagai persoalan teknis, mulai dari sistem yang kerap error, lambat, hingga mengalami freeze, dinilai telah menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penerimaan peserta didik.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, guna menyampaikan perkembangan dan berbagai temuan terkait pelaksanaan SPMB di lapangan.

“Keluhan masyarakat cukup besar. Sistem yang sering bermasalah membuat proses pendaftaran terganggu dan memunculkan kekecewaan. Karena itu, kami berkonsultasi dengan Ketua DPRD untuk menyampaikan kondisi yang terjadi serta langkah tindak lanjut yang akan dilakukan,” ujar Yomanius di Bandung, Rabu (17/6/2026).

Pimpinan dan anggota Komisi V saat menghadap Ketua DPRD Jabar

 

Menurutnya, Komisi V akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh, sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan SPMB mendatang.

Terkait usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dari sejumlah elemen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, Yomanius menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing fraksi di DPRD Jawa Barat.

Komisi V juga menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan pendidikan bagi sekitar 78 ribu siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos SPMB. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Komisi V berharap hasil evaluasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan peserta didik serta masyarakat Jawa Barat. (*/red).

×
Berita Terbaru Update