Kemnaker Raih ISO Anti Penyuapan, Menaker Yassierli: Integritas Harus Hidup dalam Budaya Kerja

Klik

Kemnaker RI menerima penghargaan  ISO Anti Penyuapan

JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,--- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai langkah strategis memperkuat sistem pengawasan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar pengakuan atas pemenuhan standar manajemen, tetapi menjadi tonggak penting dalam membangun budaya integritas di lingkungan Kemnaker.

“Kita ingin membangun Kemnaker yang transparan, kolaboratif, berkinerja, dan beretika. Integritas tidak cukup hanya menjadi nilai di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam cara kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yassierli saat penyerahan Sertifikat SMAP di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, Kemnaker mengintegrasikan SMAP dengan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR). Integrasi tersebut dirancang untuk memperkuat mekanisme pencegahan penyimpangan sekaligus memastikan seluruh proses kerja berlangsung secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Yassierli, keberhasilan implementasi sistem integritas tidak diukur dari sertifikat yang diperoleh, melainkan dari perubahan pola pikir, perilaku, dan budaya kerja yang tercipta di dalam organisasi.

Menaker bersama para peraih Sertifikat SMAP di Jakarta

“Yang jauh lebih penting dari sertifikasi adalah perubahan cara berpikir dan budaya kerja yang dihasilkan. Sistem integritas yang kuat juga menjadi perlindungan bagi pegawai yang bekerja secara profesional dan benar,” tegasnya.

Ke depan, Kemnaker akan memperluas penerapan praktik baik SMAP dan SIKENCUR ke berbagai satuan kerja secara bertahap serta mendokumentasikan seluruh pengalaman implementasi sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, mengapresiasi capaian tersebut dan menilai sertifikasi ISO 37001:2025 merupakan wujud nyata komitmen Kemnaker dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Senada dengan itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, berharap keberhasilan Kemnaker dapat menjadi praktik baik bagi kementerian dan lembaga lain dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (*/red).